Novel Nilai Perizinan ke Dewas KPK Berpotensi Bocornya OTT-Alat Bukti Hilang

Andi Saputra - detikNews
Rabu, 23 Sep 2020 11:56 WIB
Penyidik KPK Novel Baswedan memenuhi panggilan Komisi Kejaksaan (Kadek Melda Luxiana/detikcom)
Foto: Penyidik KPK Novel Baswedan (Kadek Melda Luxiana/detikcom)
Jakarta -

Novel Baswedan tegas menolak kehadiran Dewan Pengawas (Dewas) KPK. Menurutnya, perizinan yang harus melalui Dewas membuat birokrasi makin panjang sehingga berpotensi kebocoran Operasi Tangkap Tangan (OTT) hingga hilangnya alat bukti.

Menurut Novel, perizinan itu membuat OTT tidak maksimal. Hal ini disampaikan Novel di depan 9 hakim konstitusi dalam sidang judicial review UU No 19 Tahun 2019 tentang KPK.

"Biasanya ada terkait dengan OTT, penangkapan atau pencarian orang. Ini menjadi sulit dilakukan. Itu bisa menjadi potensi bukti penting jadi hilang karena UU KPK baru, hanya dibolehkan dengan izin Dewas," ucap Novel dalam sidang yang disiarkan secara langsung lewat YouTube, Rabu (23/9/2020).

Novel memberikan contoh menyita Handphone. Menurutnya, penyitaan itu harus dilakukan seketika, tetapi kini menjadi kesusahan karena harus izin Dewas. Hal itu pun, kata Novel, berbuntut panjang dalam proses pro justitia.

"Alat komunikasi, chatting. Karena proses perizinan, dicatat dulu (barang apa saya yang mau disita-red). Kalau orangnya yang menguasai barang tidak mau memberikan, maka harus izin dulu. Maka besoknya bisa jadi rusak atau tidak akurat," papar Novel.

Menurut Novel, proses birokrasi yang terlalu panjang akan menjadi penghambat dalam kecepatan KPK dalam merespon suatu penyelidikan-penyidikan. Proses itu memicu kebocoran dan bukti bisa menjadi berubah. Karena proses yang panjang, kata Novel, kebocoran menjadi tinggi.

"Dengan panjangnya birokrasi itu maka resiko kebocoran menjadi tinggi, tidak hanya gagalnya operasi, tapi keselamatan petugas lapangan. Justru (kami-red ) ditunggu oleh yang diamati dan resiko ini menjadi nyata. Serangan ini karena kebocoran," cetus Novel.

Novel menyatakan sudah lazim mendengar proses penyidikan KPK selama ini dinilai melanggar HAM. Tapi nyatanaya tidak pernah terbukti secara hukum di pengadilan.

Hingga saat ini, sidang masih berlangsung.

(asp/mae)