Bantah GNPF Sumut, Kemendagri Jelaskan Alasan Pilkada 2020 Dilanjutkan

Ibnu Hariyanto - detikNews
Rabu, 23 Sep 2020 08:21 WIB
Kapuspen Kemendagri Benni Irwan
Kapuspen Kemendagri Benni Irwan (Puspen Kemendagri)
Jakarta -

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menjelaskan, pertimbangan pemerintah tetap melanjutkan Pilkada 2020 meski di tengah masa pandemi virus Corona. Kemendagri menyebut alasan pilkada tetap dilanjutkan bukan karena ada anak dan menantu Presiden Joko Widodo (Jokowi) maju.

"Sebenarnya nggak ada kaitan dengan itu ya (gara-gara anak-mantu Jokowi maju), banyak pertimbangan kenapa pilkada itu tetap dilanjutkan. Kalau teman-teman ikuti, waktu sebenarnya kita sudah melakukan penundaan pilkada, kalau kita lihat aturan pilkada ini aturan UU Nomor 6 Tahun 2010 itu sudah menunda September ke Desember," kata Kapuspen Kemendagri, Benni Irwan, saat dihubungi, Selasa (22/9/2020).

Pertimbangan pertama, ia mengatakan pemerintah melihat saat ini pandemi Corona tidak bisa diprediksi kapan akan berakhir. Karena itu, menurutnya, pemerintah kemudian memutuskan tetap melaksanakan Pilkada 2020.

"Kemudian pertimbangannya lain yang pertama kita lakukan Pilkada sekarang ini kita kan tidak dalam kondisi yang normal, kita dalam kondisi pandemi COVID, kita nggak tahu kapan COVID ini berakhir, tidak bisa ada yang bisa jamin di bulan ini (selesai), bulan ini (selesai) nggak ada," ujarnya.

Selain itu, ia menyebut ada sejumlah negara yang melaksanakan pemilu di tengah pandemi Corona. Ia mengatakan pemerintah ingin mencontoh negara-negara itu. Pemerintah juga sudah menyiapkan penyelenggaraan Pilkada 2020 dengan matang.

"Kita juga melihat juga di beberapa negara lain melaksanakan pemilu di Korea, Amerika juga, Selandia Baru juga melaksanakan, nggak ada pertimbangan karena itu, nggak ada itu (gegara anak-mantu Jokowi maju). Itu sudah dipikir matang-matang oleh pemerintah, penyelenggara, dan dari Komisi II. Komisi II ini melakukan analisisnya, dari hasil analisisnya itu hanya 1 manfaatnya kalau pilkada itu ditunda menurut dia, dan 9 lainnya itu lebih ke apa, hanya 1 manfaatnya, yang lainnya tidak itu lah,"

Tak hanya itu, menurutnya, akan ada 270 daerah yang nantinya dijabat oleh pelaksana tugas (Plt) jika Pilkada 2020 itu ditunda. Sehingga, hal itu akan berpengaruh pada kebijakan-kebijakan di daerah tersebut.

"Kita bisa bayangkan 270 daerah yang melaksanakan pilkada, berarti kalau pilkada tidak terlaksana berati nanti ada 270 daerah Plt kepala daerah. Bagaimana dalam kondisi pandemi ini seorang Plt bisa atasi persoalan ini karena kewenangannya terbatas, itu Plt tidak boleh ambil kebijakan strategis. Kalau Plt tidak cukup kuat untuk bisa melaksanakan tugas-tugas kepala daerah yang betul dapat legitimasi yang legal lewat pilkada," katanya.

Sebelumnya, pemerintah melalui Jubir Jokowi, Fadjroel Rachman, mengatakan penyelenggaraan Pilkada 2020 tetap sesuai dengan jadwal, 9 Desember 2020. Pelaksanaan pilkada disebut akan mengikuti protokol kesehatan.

GNPF-Ulama Sumut yang sudah mengajukan gugatan ke PN Medan untuk menuntut penundaan Pilkada Medan. Ia mengatakan akan tetap berjuang agar Pilkada Medan dapat ditunda.

"Kita akan terus berjuang sampai akhir, PN kan belum menyidangkan gugatan kita, jadi masih berharap PN berpikir jernih," kata Ketua Pokja Pilkada GNPF-Ulama Sumut Tumpal Panggabean, Selasa (22/9).

Tumpal menyampaikan harapannya agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak memaksakan kehendak untuk menunda pilkada. Dia menyinggung majunya anak dan menantu Presiden Jokowi yang ikut maju di pilkada.

"Kita berharap kepada Presiden Jokowi agar tidak memaksakan kehendaknya. Jangan gara-gara anak dan menantunya maju pilkada, lalu keselamatan orang ramai, keselamatan rakyat tidak diperhatikan," ujarnya.

Simak video 'Mahfud Minta Petinggi Parpol Kendalikan Pendukung Demi Cegah Corona':

[Gambas:Video 20detik]



(ibh/zak)