Atas Arahan Habib Rizieq, FPI-PA 212-GNPF Minta Pilkada 2020 Ditunda

Tim detikcom - detikNews
Selasa, 22 Sep 2020 19:30 WIB
Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab mendatangi Mabes Polri. Habib Rizieq mengaku ikut serta dalam gelar perkara kasus Ahok.
Habib Rizieq Syihab (Rengga Sancaya/detikcom)
Jakarta -

Front Pembela Islam (FPI), Persatuan Alumni (PA) 212, dan Gerakan Nasional Pembela Fatwa (GNPF) Ulama meminta pelaksanaan Pilkada 2020 pada Desember mendatang ditunda. Permintaan itu disampaikan atas pertimbangan pandemi COVID-19 yang belum berlalu.

Permintaan tersebut disampaikan dalam maklumat FPI, GNPF Ulama, PA 212 'Hentikan Pilkada Maut'. Di dalam maklumat tertanggal 22 September 2020 tersebut terdapat tanda tangan dari Ketua Umum FPI Ahmad Shobri Lubis, Ketua Umum GNPF-U Yusuf Martak, Ketua Umum PA 212 Slamet Ma'arif, dan Habib Muhammad Rizieq bin Hussein Syihab.

"Pandemi COVID-19 telah menimbulkan malapetaka dan merupakan ancaman terhadap kelangsungan hidup dan kehidupan. Di sisi lain, jaminan keselamatan jiwa rakyat cenderung diabaikan," demikian bunyi dari maklumat tersebut seperti dilihat detikcom, Selasa (22/9/2020).

Mereka menyoroti soal peningkatan kasus COVID-19 di Indonesia dengan penambahan 4.000 kasus baru tiap harinya. Mereka juga menilai pemerintah saat ini lebih memprioritaskan ekonomi dibanding kesehatan masyarakat.

"Memperhatikan sistem penanggulangan COVID-19 oleh rezim terlihat adanya misskoordinasi, missmanagement, lie with statistic, unplanning, bad governance dalam penyelenggaraan negara yang lebih memprioritaskan ekonomi dan politik belaka dibandingkan dengan keselamatan jiwa rakyat. Padahal keselamatan jiwa rakyat adalah yang pertama dan oleh karenanya harus diprioritaskan," katanya.

Mereka juga mengungkit soal mobilisasi massa saat pendaftaran calon kepala daerah ke KPU. Mereka menilai tak ada alasan untuk tidak menunda Pilkada 2020.

"Dengan demikian, pilkada kali ini dapat dikatakan sebagai 'klaster maut' penyebaran COVID-19. Tidak ada dalil pembenar untuk kepentingan tetap menyelenggarakan pilkada maut ini," katanya.

Mereka lalu menyampaikan tiga poin maklumat yang disebut berdasarkan arahan dan masukan dari Habib Rizieq.

Simak juga video 'Was-was Pilkada di Tengah Pandemi Corona':

[Gambas:Video 20detik]



Berikut isi lengkap maklumat FPI, PA 212, dan GNPF Ulama soal permintaan penundaan pilkada:

Pandemi Covid-19 telah menimbulkan malapetaka dan merupakan ancaman terhadap kelangsungan hidup dan kehidupan. Di sisi lain, jaminan keselamatan jiwa rakyat cenderung diabaikan. Terlihat dari kebijakan rezim yang lebih aspiratif membela kepentingan eksploitasi ekonomi taipan naga pemodal rezim, terus memasukkan TKA China yang justru merupakan negara awal penyebab dan penyebar virus Covid19.

Fakta menunjukkan trend laju pertumbuhan dan peningkatan rakyat yang terpapar Covid-19 demikian mengkhawatirkan. Posisi Indonesia saat ini laju angka pertumbuhan dengan angka 4.000-an penderita per-hari.

Memperhatikan sistem penanggulangan Covid-19 oleh rezim terlihat adanya misskoordinasi, missmanagement, lie with statistic, unplanning, bad governance dalam penyelenggaraan negara yang lebih memprioritaskan ekonomi dan politik belaka dibandingkan dengan keselamatan jiwa rakyat. Padahal keselamatan jiwa rakyat adalah yang pertama dan oleh karenanya harus diprioritaskan.

Sehubungan dengan itu, dalam proses pendaftaran pasangan calon Kepala Daerah telah menjadi sebab terjadinya mobilisasi massa dan penyelenggara Pilkada yaitu Komisioner KPU telah terpapar Covid-19.

Dengan demikian, Pilkada kali ini dapat dikatakan sebagai 'klaster maut' penyebaran Covid-19. Tidak ada dalil pembenar untuk kepentingan tetap menyelenggarakan Pilkada maut ini.

Mengikuti arahan dan masukan dari Imam Besar HRS tentang pentingnya nilai kemanusiaan yaitu penyelamatan jiwa rakyat sebagai prioritas utama dibandingkan dengan politik dan ekonomi, maka FPI, GNPF Ulama dan PA 212 mengeluarkan MAKLUMAT sebagai berikut di bawah ini:

1. Menyerukan untuk dilakukan penundaan dan menghentikan seluruh rangkaian/tahapan proses Pilkada Maut 2020 yang telah terbukti menjadi sebab mobilisasi massa dan menjadi klaster penyebaran Covid-19.
2. Menuntut tanggung jawab negara dalam melindungi segenap bangsa Indonesia dari ancaman Covid-19 melalui kebijakan yang benar - benar berpihak kepada rakyat jelata.
3. Menyerukan kepada segenap pengurus, simpatisan pada khususnya dan seluruh ummat Islam Indonesia pada umumnya untuk TIDAK TERLIBAT dalam seluruh rangkaian/pentahapan proses PILKADA MAUT 2020.

Demikian MAKLUMAT ini disampaikan agar disebarluaskan dan menjadi wasilah dalam menyelamatkan jiwa rakyat dari rezim bengis anti kemanusiaan.

Jakarta, 5 Safar 1442 H/22 September 2020

(jbr/imk)