.webp)
Menko Polhukam Mahfud Md bersama Mendagri Tito Karnavian menggelar pertemuan dengan para sekjen partai politik untuk membahas Pilkada 2020. Ada sejumlah hal yang disepakati dalam pertemuan itu.
Sejumlah hal yang disepakati di antaranya terkait penetapan pasangan calon kepala daerah oleh KPU yang akan dilakukan melalui situs resmi KPU dan di masing-masing KPUD. Para sekjen sepakat untuk tidak ada penggalangan massa saat penetapan.
"Besok KPU KPUD akan melakukan Rapat Pleno Tertutup Penetapan Paslon Pilkada. Diharapkan Parpol dan Peserta agar tidak menggerakan massa," kata Sekjen NasDem Johnny G Plate kepada wartawan, Selasa (22/9/2020).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Selain itu, Menko Polhukam dan Mendagri bersama para sekjen parpol juga menyepakati perihal pengambilan nomor urut. Pengambilan nomor urut, kata Johnny, hanya akan dihadiri oleh paslon dan 1 orang tim.
"Pengambilan nomor urut hanya diikuti paslon dan satu orang tim. Para sekjen diharapkan mengimbau agar Paslon tidak menggerakan massa saat penetapan calon," ujarnya.
Johnny mengatakan, para sekjen juga sepakat untuk menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Hal itu guna mencegah penyebaran virus Corona (COVID-19).
"Materi di atas sepakat untuk ditindak lanjuti. Pilkada tanggal 9 Desember dengan syarat imperative pengetatan protokol kesehatan," kata Menkominfo itu.
Baca juga: Pilkada, Pandemi, dan Siasat Politik Virtual |
Johnny mengungkapkan, parpol-parpol peserta Pilkada 2020 enggan klaster baru muncul akibat Pilkada 2020. Karena itu, kata dia, mereka sepakat untuk mematuhi protokol kesehatan pencegahan COVID-19 dalam setiap tahapan Pilkada.
"Pilkada jangan sampai menjadi klaster baru COVID-19, menghindarkan penggalangan massa, arak arakan dan kerumunan yang tidak sesuai PKPU. Kampanye diusahakan lebih banyak dilakukan secara daring," ujar Johnny.
(mae/tor)
