Polisi: Telat Bayar Denda Operasi Yustisi, Izin Angkutan Umum Bisa Dicabut

Farih Maulana Sidik - detikNews
Selasa, 22 Sep 2020 19:04 WIB
Polda Metro Pantau Penerapan Protokol COVID-19 di Stasiun Tanah Abang
Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Sambodo Purnomo Yogo (Luqman Nurhadi Arunanta/detikcom)
Jakarta -

Operasi yustisi yang dilakukan Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya dan Dinas Perhubungan DKI Jakarta juga menyasar angkutan umum. Para pengusaha angkutan umum diharapkan mematuhi protokol kesehatan terkait pembatasan 50 persen kapasitas kendaraan.

Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Sambodo Purnomo Yogo mengatakan, selama dua hari terakhir, pemeriksaan terhadap angkutan umum telah dilakukan. Seperti pada saat operasi yustisi di Tanah Abang, Jakarta Pusat, ada 30 kendaraan angkutan umum yang ditindak.

"Artinya, kita lakukan operasi ini di Tanah Abang, ada sebanyak 30 angkutan umum. Kemudian untuk pelaku usaha kita berikan teguran," kata Sambodo kepada wartawan, Selasa (22/9/2020).

Sambodo mengingatkan para pelanggar yang pernah ditindak akan dikenai sanksi berlipat jika kembali terjaring operasi yustisi. Selain denda, operator angkutan umum bisa dicabut izinnya jika kedapatan melanggar kembali.

"Kalau kemudian mereka melakukan pelanggaran kedua, mereka akan diberi denda Rp 50 juta, melanggar lagi Rp 150 juta, melanggar lagi sampai dengan Rp 200 juta," katanya.

Denda tersebut harus dibayarkan tak lebih dalam tujuh hari semenjak ditindak. Jika tidak, kata Sambodo, izin usaha angkutan umum tersebut akan dicabut.

"Apabila denda tersebut tidak dibayar selama tujuh hari, akan dicabut izin usaha ini sebagai mana yang dimaksud Pergub 79, Pergub 88, dan SK Kadishub Nomor 156," pungkasnya.

(fas/mei)