Mahfud: Ada Pertimbangan TPS Keliling bagi Kelompok Rentan di Pilkada 2020

Kadek Melda Luxiana - detikNews
Selasa, 22 Sep 2020 17:51 WIB
Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD memberikan arahan saat Rapat Koordinasi Kesiapan Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020 di Surabaya, Jawa Timur, Jumat (26/6/2020). Rapat yang dihadiri perwakilan dari KPU Provinsi Jawa Timur, Bawaslu Jawa Timur dan sejumlah kepala daerah kabupaten/kota tersebut membahas isu strategis dalam rangka memantapkan pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2020 dengan penerapan secara ketat protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran COVID-19. ANTARA FOTO/Moch Asim/pras.
Menko Polhukam Mahfud Md (Foto: ANTARA FOTO/MOCH ASIM)
Jakarta -

Menko Polhukam Mahfud Md mengatakan, pada gelaran Pilkada 2020, kelompok pemilih rentan akan diberi prioritas untuk mendapat keamanan dari bahaya penularan Corona. Salah satunya rencana pembuatan tempat pemilihan suara (TPS) keliling.

Mahfud menyampaikan hal itu saat rapat koordinasi persiapan Pilkada 2020 bersama para sekjen partai politik secara virtual, Selasa (22/9/2020). Hadir pula dalam rapat Ketua Bawaslu Abhan, Asops Kapolri Irjen Imam Sugianto, dan Plh Ketua KPU Ilham Saputra.

"Akan ada juga pertimbangan pengaturan pemungutan suara yang lebih ketat terhadap kelompok yang rentan. Mungkin nanti akan ada juga TPS keliling dan sebagainya," kata Mahfud dalam rapat yang disiarkan YouTube Kemenko Polhukam.

Mahfud menuturkan, dalam pelaksanaan Pilkada 2020, Polri bersama aparat penegak hukum lainnya akan menegakkan disiplin protokol kesehatan sesuai maklumat yang dikeluarkan Kapolri Jenderal Idham Azis pada Senin (21/9). Mahfud mengatakan para pelanggar protokol kesehatan nantinya bisa dikenai sanksi pidana.

"Polri didukung Satpol PP akan melakukan penegakan disiplin dan hukum sesuai dengan maklumat Kapolri. Maklumat Kapolri Nomor 3 Tahun 2020 baru dikeluarkan kemarin, baru sehari. Di situ ada perintah penegakan hukum pidana juga kalau terpaksa dilakukan," tuturnya.

Mahfud mengungkapkan, banyak undang-undang yang dapat digunakan sebagai dasar pemberian sanksi pidana. Dia mengatakan sanksi pidana merupakan langkah akhir yang ditempuh aparat penegak hukum apabila tindakan persuasif sudah tak diindahkan para pelanggar protokol kesehatan.

"Dasar undang-undangnya itu banyak, ada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Karantina Kesehatan, Undang-Undang Wabah Penyakit Menular, dan sebagainya," ujarnya.

"Penegakan hukum pidana itu bersifat ultimum remedium, tindakan terakhir tiga langkah-langkah persuasif sudah tidak bisa lagi dilakukan karena selalu dilanggar," imbuh Mahfud.

(jbr/jbr)