.webp)
Satgas Penanganan COVID-19 mempersilakan para pihak untuk melaksanakan aktivitas politik terkait Pilkada 2020. Namun, Satgas COVID-19 berpesan agar tidak menggelar aktivitas politik yang menimbulkan kerumunan.
"Penjaminan pelaksanaan protokol kesehatan selama pilkada ini telah ditetapkan melalui PKPU Nomor 6 dan 10 tahun 2020, di mana keterlibatan, baik pelaksana langsung, seperti KPU dan badan pengawasnya seperti Bawaslu, serta perizinan satgas dan dinas kesehatan setempat, serta pengawasan dari bantuan tenaga ketahanan dan keamanan ini dilakukan dengan ketat," kata Juru Bicara Satgas Penanganan COVID-19 dalam jumpa pers yang disiarkan di kanal YouTube Setpres, Selasa (22/9/2020).
"Kami tidak bisa mentolerir terjadinya aktivitas politik yang menimbulkan kerumunan dan berpotensi peningkatan penularan," imbuhnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Wiku mengingatkan bahwa semua pihak harus ikut berupaya membebaskan Indonesia dari pandemi virus Corona. Karena itu, sebut dia, setiap kegiatan yang menimbulkan kerumunan dan berpotensi menularkan Corona harus dihindari.
"Kami semuanya harus betul-betul menjaga keselamatan bangsa ini dari COVID. Aktivitas politik dalam pilkada silakan dilakukan selama tidak menimbulkan kerumunan dan potensi penularan. Setiap kematian, setiap korban, adalah hal yang harus kita hindari, apapun kegiatannya," terang Wiku.
Diberitakan sebelumnya, sekjen-sekjen partai politik ikut rapat koordinasi persiapan Pilkada 2020 bersama Menko Polhukam Mahfud Md. Mahfud pun berpesan agar pimpinan parpol ikut membantu penerapan disiplin protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran Corona dalam pelaksanaan pilkada.
"Partai politik mempunyai peran besar, sekjen maupun wakil sekjen partai politik itu mempunyai pengaruh besar bersuara dan bertanda tangan yang mengarahkan para pengurusnya, baik daerah itu sangat akan didengarkan. Itulah sebabnya pada hari ini kita bertemu," kata Mahfud dalam rapat yang disiarkan dalam akun YouTube Kemenko Polhukam, Selasa (22/9).
(zak/imk)
