Cegah Kerumunan Saat Pilkada, Doni Monardo Rekomendasi 2 Hal Ini

Zunita Putri - detikNews
Selasa, 22 Sep 2020 13:32 WIB
Ketua Gugus Tugas Nasional Percepatan Penanganan COVID-19 Letjen TNI Doni Monardo (kiri), Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (kedua kanan), Menko PMK Muhadjir Effendy (kanan) dan Menkeu Sri Mulyani (kedua kiri) mengikuti rapat kabinet terbatas yang dipimpin Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (13/7/2020). Rapat tersebut membahas mengenai percepatan penanganan dampak pandemi COVID-19. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/Pool/wsj.
Kepala BNPB Doni Monardo (Sigid Kurniawan/Antara Foto)
Jakarta -

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo memberi dua rekomendasi untuk mencegah kerumunan saat pilkada berlangsung. Doni mengatakan pihaknya saat ini terus mematangkan aturan protokol kesehatan di Pilkada.

"Beberapa rekomendasi yang bisa kami bisa sampaikan di sini untuk mengurangi terjadinya kerumunan antara lain, pertama untuk menggunakan kampanye dengan metode secara virtual," kata Doni saat raker bersama Komisi VIII DPR, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (22/9/2020).

Selain itu, Doni mengatakan pihaknya sedang berdiskusi dengan kementerian mengenai tata pelaksanaan kampanye. Opsi yang sedang didiskusikan adalah kampanye melalui siaran di media televisi dan radio daerah.

"Kedua pemanfaatan fasilitas yang ada di daerah yang dimiliki pemerintah pusat. Seperti halnya TVRI dan RRI sehingga calon diberikan kesempatan sebanyak mungkin untuk bisa menyampaikan program-programnya menggunakan fasilitas TVRI dan RRI yang ada di daerah," ungkap Doni.

Doni mengatakan usulan itu sudah dibicarakan dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan sejumlah menteri. Dia berharap media nasional memfasilitasi sehingga dapat meminimalkan terjadinya kerumunan.

"Dan kami sudah lapor juga kepada Bapak Presiden, Bapak Menko Polhukam, serta Mendagri, seandainya ini bisa difasilitasi mungkin RRI dan TVRI bisa diberikan dukungan dari aspek operasional, maka ini akan mengurang terjadinya kerumunan," katanya.

"Kira-kira itu tahapan-tahapan yang nanti bisa kami sampaikan. Kami akan mematangkan lagi manajemen terkait masalah pelaksanaan pilkada ini, sehingga semua risiko yang akan terjadi bisa kita minimalisir," imbuh Doni.

Untuk diketahui, Komisi II DPR bersama Mendagri Tito Karnavian, KPU, Bawaslu, dan DKPP sepakat tidak ada penundaan Pilkada Serentak 2020. Pilkada tetap akan dilaksanakan pada 9 Desember 2020.

(zap/eva)