Hati-hati! Beredar Surat Pengadaan Bansos Palsu atas Nama Pemprov DKI

Arief Ikhsanudin - detikNews
Selasa, 22 Sep 2020 12:56 WIB
Gedung Balai Kota DKI Jakarta.
Foto: Gedung Balai Kota DKI Jakarta. (Ari Saputra-detikcom)
Jakarta -

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mendapat informasi beredarnya Surat Perintah Kerja (SPK) palsu mengatasnamakan Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa (BPPBJ) Provinsi DKI Jakarta. Pemprov DKI Jakarta meminta masyarakat berhati-hati.

Pemprov DKI memberikan salinan SPK palsu yang beredar di masyarakat. Surat tersebut merupakan surat undangan koordinasi SPK pengadaan paket sembako bantuan bansos Pemprov DKI Jakarta. Surat tersebut ditujukan kepada salah satu PT.

Kepala BPPBJ DKI Jakarta Blessmiyanda mengatakan, selama pandemi COVID-19, berdasarkan peraturan LKPP No 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat, pembelian barang atau jasa tidak dilakukan oleh lembaganya. Namun langsung oleh pengguna anggaran di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tidak melalui proses tender di BPPBJ.

"Karena kondisi darurat COVID-19, pembelian langsung dilakukan oleh OPD pelaksana anggaran, dan BPPBJ tidak berwenang menerbitkan SPK atau Surat Perintah Kerja," terang Blessmiyanda saat dimintai konfirmasi, Selasa (22/9/2020).

Surat itu, disebut Blessmiyanda, memiliki stempel dan keterangan yang tidak sesuai. "Bukan hanya suratnya yang palsu, tapi kami juga tidak berwenang menerbitkan SPK," imbuhnya.

Jika masyarakat mendapatkan surat serupa yang berindikasi penipuan, diharapkan melapor ke Kantor BPPBJ Provinsi DKI Jakarta di Jl Kebon Sirih Blok H lantai 20 Kompleks Balai Kota, Jakarta Pusat. Bisa juga melalui telepon 021-3822874 atau e-mail ke subbagumum.bppbj@jakarta.go.id.

Tonton juga video 'Sederet Bantuan Pemerintah di Masa Pandemi Covid-19':

[Gambas:Video 20detik]



(aik/gbr)