Komnas HAM: Protokol Kesehatan yang Ketat Saat Pilkada Itu Seperti Apa?

Lisye Sri Rahayu - detikNews
Selasa, 22 Sep 2020 07:26 WIB
Amiruddin, Komnas HAM
Foto: Amiruddin (Ari Saputra/detikcom)

Untuk diketahui, Komisi II DPR bersama Mendagri Tito Karnavian, KPU, Bawaslu, dan DKPP sepakat tidak ada penundaan Pilkada serentak 2020. Pilkada tetap akan dilaksanakan pada 9 Desember 2020 mendatang.

Keputusan tidak adanya penundaan Pilkada menjadi salah satu kesimpulan rapat kerja di Komisi II DPR, kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (21/9/2020. Kesimpulan dibacakan Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia Tanjung selaku pimpinan rapat.

"Mencermati seluruh tahapan yang sudah dan sedang berlangsung masih sesuai sebagaimana yang telah direncanakan dan situasi yang masih terkendali, maka Komisi II DPR RI bersama Menteri Dalam Negeri, Ketua KPU RI, Ketua Bawaslu RI dan Ketua DKPP RI menyepakati bahwa pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 tetap dilangsungkan pada 9 Desember 2020," ujar Doli.

Juru Bicara Jokowi, Fadjroel Rachman sebelumnya menegaskan bahwa pemungutan suara pada Pilkada 2020 akan tetap sesuai jadwal, yaitu tanggal 9 Desember 2020. Guna mengatasi penularan Corona, Fadjroel mengatakan protokol kesehatan akan diterapkan secara lebih ketat.

"Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 tetap sesuai jadwal, 9 Desember 2020, demi menjaga hak konstitusi rakyat, hak dipilih dan hak memilih. Pilkada harus dilakukan dengan disiplin protokol kesehatan ketat disertai penegakan hukum dan sanksi tegas agar tidak terjadi klaster baru Pilkada," kata Fadjroel dalam keterangan tertulisnya, Senin (21/9/2020).

Halaman

(lir/aud)