Pilkada 2020 Tak Ditunda, Perludem: Faktanya Protokol Kesehatan Dilanggar

Lisye Sri Rahayu - detikNews
Selasa, 22 Sep 2020 05:57 WIB
Titi Anggraini
Foto: Titi Anggraini (Ari Saputra/detikcom)

Sementara itu, dalam UU Pilkada tahun 2020 ada perbedaan penyelenggaraan penundaan Pilkada saat pandemi. Pada aturan ini proses penundaan Pilkada harus mendapat persetujuan dari KPU, Pemerintah dan DPR.

"Sedangkan penundaan pemilihan serentak di seluruh daerah yang berpilkada pada tahun 2020 ini diatur dalam Pasal 201A UU No. 6 Tahun 2020, yang mensyaratkan persetujuan KPU, Pemerintah, dan DPR," kata dia.

"Penjelasan Pasal 201A ayat (3) menjelaskan bahwa Pemungutan suara serentak pada bulan Desember 2020 ditunda dan dijadwalkan kembali apabila tidak dapat dilaksanakan karena bencana nasional pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) belum berakhir," sambungnya.

Namun demikian, menurut Titi belum ada pengaturan lebih rinci soal parameter berakhirnya sebuah pandemi. Pada proses Pilkada 2020, kata Titi keputusan bersama diambil berdasarkan surat rekomendasi dari Satgas COVID-19.

"Sayangnya memang belum ada pengaturan lebih rinci dan teknis soal parameter bahwa kondisi bencana nasional pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) belum berakhir. Apakah berdasarkan pertimbangan Satgas, Kementerian Kesehatan, semata berdasar keputusan KPU, ataukah berdasar penilaian bersama antara KPU, Pemerintah, dan DPR," katanya.

"Sebab, keputusan untuk melanjutkan Pilkada 2020 ini kan diambil oleh KPU, DPR, dan Pemerintah karena adanya Surat dari Ketua Gugus Tugas pada 27 Mei 2020 lalu yang menyebutkan karena pandemi ini tidak bisa dipastikan kapan akan berakhirnya, maka Pilkada tahapannya bisa dilanjutkan sepanjang menerapkan protokol kesehatan dan berkoordinasi dengan Kemenkes dalam pembuatan regulasi penyelenggaraan Pilkada," pungkasnya.

Untuk diketahui, Juri Bicara Presiden menegaskan bahwa pelaksanaan Pilkada 2020 akan dilaksanakan sesuai jadwal. Namun demikian pemerintah akan menerapkan protokol kesehatan yang lebih ketat.

"Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 tetap sesuai jadwal, 9 Desember 2020, demi menjaga hak konstitusi rakyat, hak dipilih dan hak memilih. Pilkada harus dilakukan dengan disiplin protokol kesehatan ketat disertai penegakan hukum dan sanksi tegas agar tidak terjadi klaster baru Pilkada," kata Fadjroel dalam keterangan tertulisnya, Senin (21/9/2020).

"Karenanya, penyelenggaraan Pilkada harus dengan protokol kesehatan ketat agar aman dan tetap demokratis," katanya.


(lir/aud)