Komisi II DPR Minta Revisi PKPU soal Pilkada 2020 Selesai Besok

Rahel Narda C - detikNews
Senin, 21 Sep 2020 21:20 WIB
Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia
Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia (Zhacky/detikcom)
Jakarta -

Komisi II DPR RI meminta KPU untuk merevisi PKPU Pilkada serentak 2020. Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia Tanjung meminta agar revisi PKPU tersebut selesai dalam waktu singkat.

"(Revisi PKPU) harus selesai besok," kata Doli usai raker di MPR/DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (21/9/2020).

Doli menjelaskan dalam rapat kerja Komisi II bersama Mendagri Tito Karnavian, KPU, Bawaslu, dan DKPP pada Senin (21/9) tadi, sudah memetakan potensi masalah yang mungkin akan terjadi dalam pelaksanaan pilkada 2020. Khususnya mengenai pelanggaran protokol kesehatan COVID-19 saat pilkada.

Doli mengungkapkan salah satu potensi masalah yang mungkin terjadi adalah terkait adanya kerumunan. Nantinya, pengaturan ketat terkait hal itu harus tertuang dalam revisi PKPU.

"Tadi alhamdulillah rapat kerja ini sudah bisa memetakan potensi-potensi masalah yang akan mungkin terjadi, khususnya terhadap pelanggaran protokol kesehatan COVID-19, yang kemarin kita sedikit kecolongan itu, dan kita minta supaya diantisipasi dengan peraturan KPU yang baru," kata Doli.

Doli juga mendorong agar revisi tersebut dapat segera diterapkan. Sebab, ia ingin agar pengaturan terkait protokol kesehatan dapat secara jelas diterapkan saat penetapan paslon diselenggarakan pada 23 September 2020.

"Kita dorong (revisi PKPU) untuk bisa langsung diundangkan. Jadi kita membentuk tim bersama, antara KPU, tentu leading sector-nya KPU nanti dibantu dengan tim di Kemendagri dengan tim Komisi II untuk merumuskan pasal per pasal yang kita minta besok sudah selesai dan langsung diundangkan, sehingga tanggal 23, 24 (September) itu sudah bisa diterapkan," ujar Doli.

Sebelumnya, Komisi II DPR meminta KPU segera merevisi PKPU Pilkada serentak 2020. Dalam revisi tersebut, Komisi II meminta ada larangan terhadap semua jenis kerumunan saat Pilkada, termasuk konser musik.

Hal itu menjadi salah satu kesimpulan dalam rapat Komisi II DPR, Senin (21/9/2020). Hadir dalam rapat Mendagri Tito Karnavian, Ketua Bawaslu Abhan, Ketua DKPP Muhammad, serta komisioner KPU Ilham Saputra dan Viryan Aziz.

Selanjutnya
Halaman
1 2