Setahun UU KPK Berlaku, Pukat UGM: Saatnya Bangun Gerakan Antikorupsi Baru

Farih Maulana Sidik - detikNews
Senin, 21 Sep 2020 19:58 WIB
Gedung KPK
Gedung KPK (Ari Saputra/detikcom)
Jakarta -

Pakar hukum tata negara dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Zainal Arifin Mochtar menilai sudah saatnya masyarakat tak lagi menjadikan KPK sebagai faktor penting dalam pemberantasan korupsi di Tanah Air. Menurutnya, kini sudah saatnya masyarakat membangun gerakan antikorupsi baru.

"Mungkin saatnya kita bangun gerakan di luar itu. Gerakan-gerakan perempuan harus dikedepankan, gerakan kampus, gerakan integritas, mungkin membangun dari bawah menjadi salah satunya," kata Zainal dalam agenda diskusi webinar 'Refleksi 1 Tahun Revisi Undang-undang KPK', Senin (21/9/2020).

Zainal menilai KPK mengalami degradasi luar biasa selama satu tahun terakhir. Dia menyebut separuh degradasi KPK disebabkan Ketua KPK Firli Bahuri.

"Menurut saya, Ketua KPK ini menyumbang hampir separuh dari degradasi yang terjadi pada KPK," sebut dia.

Zainal menyebut KPK tengah melangkah menuju arah yang keliru dalam era kenormalan baru pimpinan Firli Bahuri. Menurutnya, arah keliru KPK itu terlihat dari lambatnya penindakan korupsi hingga dugaan gaya hidup mewah yang diperlihatkan Firli.

"Sekarang kenormalan baru adalah kebalik. Pulang kampung naik helikopter, dibanding bicara pemberantasan korupsi mending masak nasi goreng. Banyak lagi tindakan lain, yang kelihatan bersahabat dalam kasus Harun Masiku, dalam kasus ketika penyidiknya disandera di PTIK tapi semua dikubur begitu saja. Tidak ada lagi upaya kuat pemberantasan korupsi yang kita bayangkan," tutur Zainal.

Zainal berpendapat masyarakat sipil terjebak dengan menaruh harapan yang tinggi pada KPK. Saat kondisi KPK rapuh, masyarakat hilang arah alias bingung.

"Memang kita terlalu percaya KPK dulu, menaruh harapan terlalu besar, mencoba membentengi KPK, tapi KPK sendiri rapuh. Dan begitu dia beralih kita mengalami kebingungan," tandas dia.

(fas/aud)