HNW Kawal Ketat Bantuan Kemenag untuk Pesantren-TPQ

Yudistira Imandiar - detikNews
Senin, 21 Sep 2020 19:12 WIB
Hidayat Nur Wahid
Foto: MPR
Jakarta -

Wakil Ketua MPR sekaligus anggota Komisi VIII DPR Hidayat Nur Wahid bersyukur, karena bisa ikut memperjuangkan Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) untuk lembaga pendidikan Islam. Hidayat merinci, di daerah pemilihannya, DKI Jakarta II, meliputi Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan ada 359 lembaga pendidikan Islam yang akan menerima bantuan dari Kementerian Agama tersebut.

Wakil Ketua Majelis Syuro PKS itu mewanti-wanti agar dalam proses penyalurannya, tidak ada potongan terhadap BOP untuk lembaga pendidikan Islam.

"Saya tegaskan akan ikut mengawal agar bantuan tersebut tidak ada pemotongan dalam bentuk apapun," ujar Hidayat dalam keterangannya, Senin (21/9/2020).

Hidayat menjelaskan, dari 359 lembaga pendidikan Islam yang mencakup pondok pesantren, madrasah diniyah takmiliyah (MDT) dan taman pendidikan Alquran (TPQ) di Jakarta Selatan dan Pusat tersebut, belum tentu semuanya bisa menerima bantuan. Sebab, ada beberapa persyaratan yang ditetapkan Kemenag.

Ia merinci, dari 12 pondok pesantren yang diajukan untuk menerima bantuan, baru tujuh pesantren yang disetujui. Sementara itu, baru 111 dari 142 MDT yang disetujui untuk menerima bantuan. Adapun 241 dari 276 TPQ yang diajukan telah disetujui untuk menerima bantuan.

Hidayat menegaskan akan terus memperjuangkan aspirasi lembaga pendidikan Islam. Selain masih ada beberapa lembaga pendidikan Islam yang belum mendapat bantuan, Hidayat juga akan menyuarakan aspirasi agar bantuan bukan hanya diberikan kepada siswa dan lembaganya, tetapi juga untuk para guru ngaji, lembaga pendamping. Ia juga mengusulkan BOP dapat terus berlanjut pada tahun-tahun berikutnya.

"Saya setuju apabila program ini perlu dilanjutkan untuk tahun selanjutnya. Karena kegiatan pembelajaran melalui lembaga-lembaga pendidikan tersebut juga akan terus berlanjut. Ada COVID-19 atau tidak ada COVID-19," seru Hidayat.

Mantan Ketua MPR periode 2004-2009 ini menjelaskan, sejak awal pihaknya telah mengadakan rapat kerja dengan Menteri Agama untuk keadilan dalam pengelolaan APBN. Dalam pertemuan itu dihembuskan usulan agar anggaran lembaga pendidikan di bawah Kemenag bisa setara dengan anggaran untuk lembaga pendidikan arahan Kemendikbud.

Hidayat menyampaikan, lembaga-lembaga pendidikan di bawah Kemenag juga terdampak COVID-19. Ia mengusulkan agar Kementerian Agama mengalokasikan sebagian dari APBN untuk bantuan kepada pondok pesantren, MDT, TPQ, santri, siswa madrasah, dan mahasiswa perguruan tinggi Islam, baik di Indonesia maupun di luar negeri.

"Ini merupakan bukti bahwa para wakil rakyat tetap berkomitmen memperjuangkan amanat Rakyat, sesuai kewenangannya, dan tidak malah melupakan konstituennya. Tetapi karena ini program pemerintah, memakai APBN, maka harus mengikuti aturan yang ada, harus amanah, dan tidak boleh ada pemotongan apapun dan berapapun," kata Hidayat.

"Agar semuanya diterima utuh 100 persen oleh yang berhak, sebagaimana kesepakatan Komisi VIII DPR dengan Menteri Agama. Karena itu kalau ada yang tega melakukan pemotongan, agar ditolak dan dilaporkan ke kami," tegasnya.

(ega/ega)