DKPP Minta Konser Kampanye Pilkada Ditiadakan: Optimalkan Media Daring

Nur Azizah Rizki Astuti - detikNews
Senin, 21 Sep 2020 18:34 WIB
Plt Ketua DKPP, Muhammad (Nur Azizah Rizki Astuti/detikcom)
Foto: Ketua DKPP, Muhammad (Nur Azizah Rizki Astuti/detikcom)
Jakarta -

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menyoroti aturan konser musik pada kampanye pilkada. DKPP menilai konser tidak memberikan edukasi terkait visi misi pasangan calon (paslon), sehingga mengusulkan agar aturan itu ditiadakan.

"DKPP setuju dengan pandangan Mendagri bahwa agar kita menghindari pengumpulan massa, DKPP menyesalkan kalau ada upaya-upaya menghadirkan massa seperti konser. Ini konser terus terang menurut saya, berdasarkan penelitian LIPI, tidak mengedukasi masyarakat terhadap visi dan misi calon, yang dilihat dan disorot adalah penyanyi dan lagu dangdutnya. Maka kami rekomendasi pengumpulan massa ditiadakan," kata Ketua DKPP, Muhammad, dalam rapat di Komisi II DPR, Senin (21/9/2020).

Sebagai gantinya, DKPP mengusulkan agar media daring dioptimalkan untuk kampanye para paslon. Hal itu dinilai bisa menghindari pengumpulan massa.

"Pilkada ini didorong mengoptimalkan media daring sehingga menghindari pengumpulan massa. Kita punya ahli-ahli IT luar biasa. Maka kami mendorong KPU dan Bawaslu mengoptimalkan fungsi IT dalam tahapan ini," ujar Muhammad.

Muhammad meminta KPU dan Bawaslu tidak ragu membuat aturan tegas yang melarang pengerahan massa selama kampanye. KPU dan Bawaslu juga diminta berkoordinasi dengan para penegak hukum.

"Penegakan hukum yang tegas, tidak boleh abu-abu. KPU dan Bawaslu harus membuat regulasi yang jelas dan tegas agar penetapan standar protokol COVID-19 bisa dilakukan. Kalau UU tidak melarang untuk membuat sesuatu yang teknis, maka tidak haram bagi KPU dan Bawaslu menyusun regulasi teknis untuk menutupi kelemahan UU," ucap Muhammad.

"Sekali lagi KPU dan Bawaslu tidak ragu-ragu menyusun peraturan tegas setelah berkoordinasi dengan penegak hukum," imbuhnya.

DKPP juga mendorong adanya sinergi strategis antara Kemendagri, para penegak hukum, TNI-Polri, dan partai politik terkait Pilkada 2020. Parpol, menurut Muhammad, punya peran strategis untuk meminta kadernya mematuhi protokol COVID-19.

"ini kerja berat. Kalau hanya menyerahkan tanggung jawab ini ke KPU dan Bawaslu bersama DKPP, pasti kita kecewa dengan hasilnya. Maka DKPP mendorong koordinasi dan sinergi strategis antara penyelenggara pemilu dan stakeholders yang ada, yaitu Kemendagri, penegak hukum, TNI, dan parpol. Parpol punya peran strategis untuk mengajak para calon untuk mengikuti protokol COVID-19 dan masyarakat sipil," tuturnya.

(azr/eva)