MPR Dorong Pemerintah Tetapkan Harga Standar Tes PCR-Regulasi Vaksin

Angga Laraspati - detikNews
Minggu, 20 Sep 2020 11:04 WIB
MPR
Foto: dok. MPR
Jakarta -

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mendorong pemerintah untuk segera menetapkan standar harga test PCR di berbagai rumah sakit maupun klinik laboratorium kesehatan. Menurutnya, standardisasi harga diperlukan agar di antara institusi pelayanan kesehatan tak terjadi persaingan harga dan masyarakat dapat mendiagnosis COVID-19 tanpa terbentur harga tinggi.

Bamsoet mengatakan virus COVID-19 jangan dijadikan komoditas ekonomi. Belum adanya standarisasi harga membuat berbagai institusi pelayanan kesehatan bebas menetapkan harga, dari mulai Rp 1 juta hingga Rp 5 juta.

"Kesadaran masyarakat memeriksakan dirinya justru harus difasilitasi pemerintah dengan mengatur standar harga pemeriksaan PCR. Dengan harga terjangkau, masyarakat akan semakin banyak yang memeriksakan diri, sehingga bisa turut mengurangi beban pemeriksaan yang dilakukan pemerintah. Termasuk juga nanti pada saatnya dalam pengadaan vaksin COVID-19 secara mandiri oleh masyarakat," ujar Bamsoet dalam keterangannya, Minggu (20/9/2020).

Saat mengunjungi salah satu klinik laboratorium kesehatan di Jakarta, Sabtu (19/9) itu, Bamsot menambahkan regulasi vaksin mandiri pun perlu segera dipersiapkan, sehingga pada saatnya swasta dapat dilibatkan dalam pengadaan vaksin mandiri tanpa beban negara.

"Keterlibatan pihak swasta dapat membantu pemerintah melakukan vaksinasi untuk kelompok masyarakat yang mampu dan yang ingin membantu masyarakat lainnya secara gratis, di luar tanggungan pemerintah dengan harga dan perizinan yang ditetapkan atau dikontrol pemerintah," tuturnya.

Ketua DPR RI ke-20 ini juga mendorong pemerintah melibatkan pihak swasta dalam program vaksinasi penangkal COVID-19. Mengingat pada November 2020, Sinovac mulai akan mengirimkan bahan baku vaksin CoronaVac.

Ditargetkan pada Januari dan Februari 2021, Bio Farma sudah mulai bisa memproduksi sendiri vaksin CoronaVac sebagai penangkal virus COVID-19. Bahan baku yang akan dikirimkan mencapai 260 juta dose, dengan perhitungan menghasilkan 130 juta vaksin.

Namun, menurut Bamsoet dengan jumlah tersebut ketersediaannya masih kurang, mengingat jumlah penduduk Indonesia mencapai 260 juta jiwa yang artinya setiap satu orang harus dua kali disuntik vaksin. Untuk itu, bila ingin menutup kekurangannya, Bamsoet mendorong pemerintah bisa melibatkan swasta untuk mendatangkan vaksin siap pakai dari berbagai negara lain, yang tentunya sudah lulus uji BPOM.

"Selain ketersediaan vaksin, tahapan program vaksinasi massal juga perlu dipersiapkan dari sekarang. Dari mulai ketersediaan alat suntik, tenaga kesehatan, hingga sarana dan prasarana seperti tempat penyimpanan vaksin, tak boleh ada yang kekurangan. Jangan sampai vaksinnya tersedia, pelaksanaan vaksinasinya malah kacau. Karena itulah, swasta perlu dilibatkan sebagai wujud gotong royong melawan COVID-19," imbuh Bamsoet.

Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini juga turut mengapresiasi berbagai institusi pelayanan kesehatan yang terus meningkatkan kualitas dan kuantitas pemeriksaan sampel untuk mendeteksi virus COVID-19. Sebagaimana sudah dilakukan oleh salah satu laboratorium swasta yaitu Prodia yang telah meningkatkan kemampuan pemeriksaan sampelnya menjadi 2.000 tes per hari.

Di sisi lain dengan adanya lab di 127 kota yang tersebar di 34 provinsi, lanjut Bamsoet, Prodia juga mempunyai pemeriksaan yang relatif cepat.

"Jika setiap institusi pelayanan kesehatan bisa melakukan hal serupa, memiliki kuantitas pemeriksaan sampel yang besar dengan hasil pemeriksaan yang cepat, niscaya penyebaran virus COVID-19 bisa segera dikendalikan. Karena tracing terhadap siapapun yang positif COVID-19 bisa cepat diketahui," pungkas Bamsoet.

(akn/ega)