.webp)
"Dari kunjungan ke Biofarma ini ada dua hal yang menjadi perhatian. Pertama, kita minta kepada pemerintah agar semua vaksinasi nanti ditanggung negara. Kedua, kita juga minta kepada pemerintah untuk menyiapkan seluruh fasilitas vaksinasi hingga ke tingkat puskesmas," kata Fadel Muhammad dalam keterangannya (16/9/2020).
Menurut Fadel, penyiapan fasilitas vaksinasi hingga ke tingkat puskesmas bukanlah perkara mudah. Oleh karena itu, Fadel meminta pemerintah untuk mempersiapkan jauh-jauh hari. Penyiapan fasilitas vaksinasi itu meliputi penyediaan jarum suntik, alkohol, tempat penyimpanan vaksin, alat angkut, distribusi dan lainnya.
"Itu pekerjaan yang sangat sulit. Dan, waktunya juga sudah mendesak. Jangan sampai ketika vaksin sudah diproduksi, sekitar akhir tahun ini (2020) kita baru kelabakan mempersiapkan fasilitas vaksinasi untuk COVID-19," tukasnya.
Ia mengungkapkan vaksin COVID-19 sudah mulai diproduksi BUMN Biofarma pada akhir tahun ini. Bahan baku untuk vaksin COVID-19 dari China sudah tersedia pada bulan November 2020. Oleh karena itu Fadel meminta pemerintah untuk mempersiapkan fasilitas vaksinasi itu.
"Paling tidak bulan Januari atau Februari 2021, BPOM akan mengeluarkan izin khusus untuk vaksin COVID-19. Jangan tiba-tiba pemerintah bilang tida ada jarum suntik, tidak ada tempat penyimpanan vaksin, dan lainnya. Tidak mudah menyiapkan jutaan jarum suntik dan lainnya. Untuk itu kita desak pemerintah menyiapkannya dari sekarang. Ini sudah dekat waktunya," tandasnya.
Fadel juga membuka kemungkinan untuk vaksinasi secara mandiri. Vaksinasi mandiri sudah dilakukan di China dan Uni Emirat (Dubai).
"Di China rakyat sudah ada yang melakukan vaksin mandiri. Ini dilakukan secara terbuka di mana-mana. Juga di Dubai orang bisa melakukan vaksin mandiri. Di Amerika ada di beberapa tempat. Di China, harga vaksin COVID-19 sekitar Rp 200 ribu. Jadi sudah sangat murah," tambahnya.
Vaksinasi secara mandiri, lanjutnya, bisa melibatkan pihak swasta. Sehingga diharapkan akan mempercepat proses vaksinasi kepada seluruh masyarakat Indonesia.
"Untuk vaksin COVID-19 secara mandiri dikembalikan kepada masyarakat yang mampu. Kita bisa melibatkan pihak swasta atau BUMN untuk ambil bagian mempercepat dan mengakselerasi vaksinasi bagi rakyat Indonesia," pungkasnya. (mul/ega)
