Penegakan hukum di Indonesia menjadi sorotan. Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md, yang menyebut kesan penegakan hukum di Indonesia sangat buruk, mendapat sindiran dari Presiden PKS Sohibul Iman.
Saling sindir dan adu argumen ini berawal saat Mahfud melakukan rapat kerja dengan Jaksa Agung ST Burhanuddin dan jajarannya. Rapat Kerja Teknis Bidang Pidana Umum Kejaksaan Agung ini berlangsung pada Rabu (16/9/2020).
Rapat diselenggarakan virtual dan dihadiri 626 peserta rapat, termasuk Jaksa Agung, Wakil Jaksa Agung, para jaksa agung muda, para kepala kejaksaan tinggi, asisten tindak pidana umum, dan para kepala kejaksaan negeri.
Dalam kesempatan itu, Mahfud menekankan penegakan hukum di RI mendapatkan kesan jelek dari masyarakat sehingga Mahfud meminta adanya pembinaan untuk insan Adhyaksa.
"Sudah sangat jelek kesan penegakan hukum kita di masyarakat, nanti diperas, nanti malah ditangkap, dan sebagainya. Saya tidak bisa melakukan apa-apa, Presiden tidak bisa melakukan apa-apa, karena semua punya batasan kewenangan. Karena itu, perlunya pembinaan dan moralitas," kata Mahfud dalam keterangan yang diterima detikcom, Rabu (16/9).
Ustadz Sohibul Iman berarti hanya baca judul berita, tak menyimak pernyataan sy. Sy diminta bercaramah ttg "Insan Adhiyaksa dan "Kelembagaan" Kejaksaan Agung". Jika menyangkut insan itu menyangkut moral personal shg sy, Presiden, dan orng sehebat Pak Sohibul takkan bs ngatasi. https://t.co/D8FAfVQmJx
— Mahfud MD (@mohmahfudmd) September 18, 2020
Mahfud kemudian mengungkapkan keresahannya terkait adanya praktik industri hukum. Seperti membuat pasal untuk orang yang bersalah agar tidak terjerat hukum.
