Disindir Presiden PKS soal Penegakan Hukum, Ini Penjelasan Mahfud Md

Elza Astari Retaduari - detikNews
Sabtu, 19 Sep 2020 09:54 WIB
Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD memberikan arahan saat Rapat Koordinasi Kesiapan Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020 di Surabaya, Jawa Timur, Jumat (26/6/2020). Rapat yang dihadiri perwakilan dari KPU Provinsi Jawa Timur, Bawaslu Jawa Timur dan sejumlah kepala daerah kabupaten/kota tersebut membahas isu strategis dalam rangka memantapkan pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2020 dengan penerapan secara ketat protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran COVID-19. ANTARA FOTO/Moch Asim/pras.
Foto: Menko Polhukam Mahfud Md. (ANTARA FOTO/MOCH ASIM).
Jakarta -

Presiden PKS Sohibul Iman menyindir pernyataan Menko Polhukam Mahfud Md soal penegakan hukum di Indonesia yang sudah sangat jelek. Mahfud pun memberi penjelasan.

Dalam rapat Kerja Teknis Bidang Pidana Umum Kejaksaan Agung, Rabu (16/9), Mahfud berbicara soal penegakan hukum di RI yang mendapat kesan jelek dari masyarakat. Ada pernyataan Mahfud yang mengatakan dirinya bahkan presiden tidak bisa melakukan apa-apa terhadap kesan itu.

Lalu Sohibul Iman mengomentari pernyataan Mahfud dengan memposting sebuah berita terkait itu. Sohibul menilai pernyataan Mahfud terkait 'tidak bisa apa-apa' terhadap penegakan hukum yang sudah jelek.

"Sy apresiasi keterusterangan prof @mohmahfudmd tp saya sedih. Kalau Menko bilang dirinya n Pres @jokowi sdh tdk bisa berbuat apa2, lalu siapa yg akan memperbaiki penegakan hukum? Apa Pam Swakarsa?" demikian tulis Sohibul Iman lewat akun Twitter-nya, @msi_sohibuliman seperti dilihat detikcom, Sabtu (19/9/2020).

Mahfud pun kemudian membalas cuitan Sohibul Iman itu. Ia meluruskan kesan yang disampaikan Sohibul. Menurut dia, pernyataan 'tidak bisa apa-apa' tersebut adalah terkait moral personal insan kejaksaan.

"Ustadz Sohibul Iman berarti hanya baca judul berita, tak menyimak pernyataan sy. Sy diminta bercaramah ttg "Insan Adhiyaksa dan "Kelembagaan" Kejaksaan Agung". Jika menyangkut insan itu menyangkut moral personal shg sy, Presiden, dan orng sehebat Pak Sohibul takkan bs ngatasi," jelas Mahfud di Twitter.

Presiden PKS Sohibul ImanPresiden PKS Sohibul Iman Foto: dok. DPP PKS

Sebelumnya diberitakan, Mahfud Md turut memberikan sambutan pada Rapat Kerja Teknis Bidang Pidana Umum Kejaksaan Agung ini berlangsung pada Rabu (16/9).

Rapat diselenggarakan virtual dan dihadiri 626 peserta rapat, termasuk Jaksa Agung, Wakil Jaksa Agung, para Jaksa Agung Muda, para Kepala Kejaksaan Tinggi, Asisten Tindak Pidana Umum, dan Para Kepala Kejaksaan Negeri.

Mahfud menekankan bahwa penegakan hukum di RI mendapatkan kesan jelek dari masyarakat sehingga Mahfud meminta adanya pembinaan untuk insan Adhyaksa.

"Sudah sangat jelek kesan penegakan hukum kita di masyarakat, nanti diperas, nanti malah ditangkap, dan sebagainya. Saya tidak bisa melakukan apa-apa, Presiden tidak bisa melakukan apa-apa, karena semua punya batasan kewenangan. Karena itu, perlunya pembinaan dan moralitas," kata Mahfud dalam keterangan yang diterima detikcom, Rabu (16/9).

Mahfud kemudian mengungkapkan keresahannya terkait adanya praktik industri hukum. Seperti membuat pasal untuk orang yang bersalah agar tidak terjerat hukum.

"Saya bisa membuat pasal ini untuk membuat orang yang salah jadi tidak salah, saya bisa menghukum orang ini padahal tidak salah, saya bisa cari buktinya," kata Mahfud.

Mahfud menegaskan bahwa masyarakat memiliki sifat yang kritis sehingga aparat penegak hukum harus transparan dan melakukan pembenahan.

"Itu adalah praktik industri hukum dan masyarakat sekarang sudah kritis. Sudah tidak bisa dibohongi, kita harus transparan dan akuntabel," jelasnya.

dddd

Tonton juga video 'Jokowi Pelototi Penegak Hukum: Jangan Manfaatkan Hukum Tak Sinkron':

[Gambas:Video 20detik]



(elz/bar)