Masih segar di ingatan saat Presiden Joko Widodo (Jokowi) mesra dengan Waketum Partai Gelora, Fahri Hamzah. Kini, kemesraan mereka bersambung ke urusan Pilkada.
Pada Agustus 2020 lalu, Fahri menjadi salah satu penerima Bintang Mahaputera Nararya yang diserahkan langsung oleh Jokowi. Seperti diketahui, Fahri merupakan Wakil Ketua DPR 2014-2019.
Usai pembacaan penganugerahan, Jokowi dan Ma'ruf Amin menghampiri tokoh-tokoh tersebut untuk memberi selamat. Satu per satu tokoh dihampiri Jokowi dengan durasi interaksi sekitar 3 detik. Namun durasi interaksi Jokowi dengan Fahri lebih lama.
Baca juga: Chit-chat Jokowi-Fahri yang Kian Hangat |
Saat memberi selamat ke Fahri, Jokowi tampak berbincang cukup lama dan suasana terlihat cair. Fahri dan Jokowi beberapa kali tertawa dan tersenyum ketika berbincang. Bahkan saat Jokowi memberikan keterangan pers, Fahri berdiri di sampingnya.
Kemesraan mereka ini jadi sorotan karena sebelumnya Fahri dikenal kerap mengkritik Jokowi. Kini, hubungan mereka menarik perhatian lagi.
 Presiden Jokowi dan Fahri Hamzah (Screenshot YouTube Setpres) Foto: Presiden Jokowi dan Fahri Hamzah (Screenshot YouTube Setpres) |
Penyebabnya adalah langkah Partai Gelora mendukung Gibran Rakabuming Raka di Pilkada Solo dan Bobby Nasution di Pilkada Medan. Seperti diketahui, Gibran adalah anak sulung Jokowi sementara Bobby menantu Jokowi.
Ketua Umum Partai Gelora Indonesia Anis Matta mengungkapkan alasan partainya mendukung menantu dan putra Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Pilkada serentak 2020 itu. Kata Anis, keputusan tersebut dilandasi dinamika politik di daerah masing-masing.
Anis Matta menegaskan Partai Gelora memberikan keleluasaan kepada pengurus daerah untuk mengarahkan dukungan bagi kandidat kepala daerah di Pilkada 2020. Ia menyatakan semua jabatan publik yang dipilih langsung oleh rakyat pasti memiliki banyak dinamika di lapangan.
 Ketua Umum Partai Gelora Indonesia Anis Matta Foto: Lakam 20detik |
Menurut Anis Matta, majunya Gibran dan Bobby dalam Pilkada 2020 tidak berkaitan dengan keinginan Jokowi membangun dinasti politik di daerah. Ia menilai setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk mengikuti pemilihan secara langsung di Pilkada sesuai aturan yang berlaku.
"Kalau jabatannya 'diwariskan' tanpa pemilihan langsung oleh rakyat, baru bisa disebut dinasti," kata Anis Matta.
Lalu, apa kata parpol pendukung Jokowi?
