.webp)
Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi mengatakan Indonesia terus melakukan kerja sama internasional dalam pengadaan vaksin Corona. Salah satunya kerja sama dengan United Nations Children's Fund (UNICEF) untuk memastikan Indonesia akan memiliki kemudahan akses saat vaksin tersedia.
"Penandatanganan MoU antara Kemenkes dan UNICEF Indonesia mengenai pengadaan dan mekanisme delivery vaksin dari GAVI-COVAC Facility. Penandatanganan telah dilakukan pada 16 September antara Kemenkes dan UNICEF Indonesia yang disaksikan oleh Menkes, Menteri BUMN, dan Menlu," kata Retno dalam press briefing virtual, Kamis (17/9/2020).
Retno mengatakan kerja sama ini sangat penting dilakukan. Dia menyebut, dengan adanya perjanjian ini, diharapkan proses pengadaan vaksin akan lebih mudah.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"MoU ini sangat penting artinya sebagai infrastruktur yang diperlukan untuk persiapan proses pengadaan dan mekanisme delivery vaksin, sekali lagi, melalui jalur kerja sama multilateral. Dengan adanya MoU ini, diharapkan, jika vaksin tersedia, tidak akan terjadi delay dalam hal delivery-nya ke masyarakat," katanya.
"Melalui pendekatan jangka pendek untuk memperoleh akses vaksin yang aman dengan harga yang terjangkau, Indonesia terus memperkuat kerja sama melalui track bilateral dan multilateral. Pendekatan jangka pendek ini tentunya dilakukan sambil terus memperkuat upaya jangka panjang kita, yaitu kemandirian vaksin melalui pengembangan vaksin nasional kita, vaksin Merah Putih," imbuhnya.
Selain itu, Retno mengatakan Indonesia melakukan kerja sama dengan GAVI dan COVAC Facility. Kerja sama ini menjamin RI akan memperoleh vaksin sebanyak 20 persen dari populasi serta dengan harga yang lebih terjangkau.
"Hasil intensif kita baik yang dilakukan tim Jakarta maupun tim PTRI Jenewa dan KBRI Oslo Indonesia telah masuk dalam kategori advance market commitment (AMC) dari GAVI-COVAC Facility yang berarti Indonesia akan memperoleh akses vaksin sebesar 20 persen dari populasi kita. Indonesia juga akan memperoleh keringanan finansial melalui mekanisme (ODA) official development assistance maupun go financing," katanya.
Retno mengatakan vaksin ini diperkirakan akan tersedia pada 2021. Dia mengatakan Kemlu akan terus mengawal perkembangan kerja sama ini.
"Dengan mekanisme pendanaan seperti ini, tentunya akan berpengaruh pada harga dan diharapkan harga vaksin melalui track multilateral ini akan lebih murah dibanding mekanisme lainnya. Perkiraan kita vaksin melalui kerja sama multilateral ini baru akan tersedia pada 2021 dan Kemlu akan terus mengawal proses kerja sama ini," jelasnya.
Selain itu, Indonesia melakukan kerja sama dengan Koalisi Inovasi Kesiapsiagaan Epidemi (CEPI). Dia menyebut kerja sama dilakukan antara Bio Farma dan CEPI masuk pada tahapan uji kapasitas dan kapabilitas Bio Farma dalam pengadaan vaksin COVID-19.
"CEPI atau Coalition for Epidemic Preparedness Innovations telah memulai kegiatan due diligence dengan Bio Farma yang dimulai tanggal 15 September yang lalu. Due diligence yang mengkaji kapasitas dan kapabilitas Bio Farma ini dilakukan sebagai bagian dari proses kemungkinan kerja sama global vaccine manufacturing yang akan dilakukan antara CEPI dan Bio Farma," kata Retno.
"Di dalam due diligence tersebut, CEPI melakukan assessment atas kapasitas manufaktur vaksin COVID-19 quality management system (QMS), kemudian sistem analisis laboratorium hingga sistem IT Bio Farma. Diharapkan, hasil due diligence ini akan kita terima pada akhir September atau awal Oktober 2020," imbuhnya.
Saat ini, Retno mengatakan, Bio Farma telah masuk pada 7 perusahaan yang potensial dalam pengadaan vaksin dari CEPI. Retno berharap hasil dari uji kapabilitas ini akan memudahkan Indonesia dalam membangun jaringan menemukan vaksin Corona.
"Sebagaimana diketahui, Bio Farma Indonesia telah masuk sebagai satu dari 7 potential drug manufacturer for COVID-19 vaccine dari CEPI. Dan kerja sama antara Bio Farma dan CEPI ini akan membuka kesempatan yang baik bagi Bio Farma untuk memperkuat networking-nya di track multilateral," katanya.
