Viral Warga di Bekasi Putar Musik Kencang Saat Ada Kebaktian, Polisi Mediasi

Tim detikcom - detikNews
Kamis, 17 Sep 2020 16:02 WIB
Warga berkumpul dan putar musik kencang saat kebaktian (tangkapan layar)
Warga berkumpul dan memutar musik kencang saat kebaktian (Foto: dok. Tangkapan layar)
Kabupaten Bekasi -

Viral sebuah video yang merekam aksi warga bernyanyi dan menyetel lagu lewat speaker saat ada kegiatan ibadah suatu kelompok. Peristiwa itu terjadi di Kecamatan Cibarusah, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

Peristiwa itu terjadi pada Minggu (13/9). Dalam video yang beredar, tampak sekumpulan orang berkerumun di sekitar sebuah hunian. Mereka tampak berteriak secara lantang.

Lalu cuplikan video lainnya, tampak warga menyetel musik kencang-kencang melalui speaker. Speaker diarahkan ke arah bangunan tersebut.

Di dalam bangunan, itu tampak sekumpulan orang sedang beribadah. Mereka terlihat melantunkan pujian dan memanjatkan doa.

Kapolres Metro Bekasi Kombes Hendra Gunawan bercerita awal mula peristiwa itu, yakni adanya sekelompok warga memanfaatkan sebuah hunian dengan mengubah fungsinya menjadi tempat ibadah. Namun, kata Hendra, legalitas bangunan yang disulap menjadi tempat ibadah itu belum terpenuhi.

"Awal mulanya itu adalah, ada rumah hunian yang diubah fungsinya untuk menjadi tempat ibadah, sementara legalitasnya belum terpenuhi," ujar Hendra Gunawan ketika dihubungi, Rabu (16/9/2020).

Setelah musyawarah dengan warga dan tokoh masyarakat setempat, disepakati tidak ada kegiatan ibadah di bangunan tersebut. Namun kegiatan ibadah masih dilakukan.

"Beberapa (kali) sudah dilakukan musyawarah, dan tidak ada titik temu. Dan yang terakhir sementara belum ada titik temu, sudah ada perjanjian untuk tidak ada ibadah dulu di sana, tapi dari teman-teman Nasrani tetap mengadakan ibadah. Jadi terjadilah seperti itu (pengepungan). Namun sebetulnya kejadiannya tidak ada anarkisme, hanya pelarangan," ujar Hendra.

Polres Metro Bekasi, Pemkab Bekasi, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Huria Kristen Batak Protestan (HKBP), dan tokoh masyarakat setempat melakukan musyawarah pada Selasa (15/9). Akhirnya disepakati pendirian rumah ibadah harus mengacu pada peraturan surat keterangan bersama (SKB) dua menteri.

"Hak asasi manusia itu tentunya tidak boleh bertentangan dengan kepentingan orang lain juga. Oleh karena itu, perlu aturan yang ditetapkan oleh negara untuk diikuti. Setelah ditelusuri, aturan yang representatif terkait masalah itu ada di SKB 2 menteri, Mendagri dan Menteri Agama. Itu kalau nggak salah Pasal 18 tentang pendirian rumah ibadah sementara. Nanti lihat saja di situ," ujar Hendra.

Mengacu pada SKB 2 menteri, pendirian rumah ibadah wajib memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis bangunan gedung. Selain itu, harus memenuhi persyaratan khusus, meliputi:

1. Daftar nama dan kartu tanda penduduk pengguna rumah ibadat paling sedikit 90 orang yang disahkan oleh pejabat setempat sesuai dengan tingkat batas wilayah;
2. Dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 orang yang disahkan oleh lurah/kepala desa;
3. Rekomendasi tertulis kepala kantor departemen agama kabupaten/kota; dan
4. Rekomendasi tertulis Forum Kerukunan Umat Beragama kabupaten/kota.

"Karena belum ada izin. Dari warga menyampaikan kami tidak melarang atau tidak berkenan akan ibadahnya, tapi yang kami tidak berkenan adalah tempat itu, tidak dijadikan tempat ibadah sebelum ada izin dari pemerintah daerah atau yang berwenang. Kalau sudah ada izin sih, mereka (warga) nggak ada masalah," jelas Hendra.

Untuk ke depannya, hunian tersebut tidak diperbolehkan dijadikan tempat peribadatan hingga ada izin. "Sampai ada izin (diperkenankan beribadah)," imbuhnya.

Tanggapan HKBP Serang Baru-Cibarusah

Ketua Panitia Pos Parminguon HKBP Serang Baru-Cibarusah Manombang Ramli Sirait menyebut bangunan yang dijadikan tempat ibadah merupakan miliknya. Ia mengatakan bangunan tersebut bukan diubah fungsinya menjadi gereja, melainkan pondok doa. Sehingga, menurut Sirait, pendirian pondok doa tak perlu memenuhi persyaratan seperti yang tertuang di keputusan SKB 2 menteri.

"Kalau kita kan pondok doa, ibarat musala keluarga dan musala umum. Ibarat kita di Nasrani itu pondok doa. Sebenarnya SKB 2 menteri juga itu menegaskan tidak perlu izin karena posisinya kan bukannya gereja atau masjid, gitu kan, tapi pondok doa, sama dengan musala," kata Sirait lewat sambungan telepon.

Ia bercerita, beberapa hari sebelum peristiwa pengepungan itu terjadi, dirinya telah memberikan surat izin melaksanakan ibadah via live streaming kepada kepolisian setempat, kepala desa, dan tokoh masyarakat. Ibadah live streaming dilakukan mengacu pada kebijakan pemerintah untuk tidak melakukan kegiatan yang membuat kerumunan.

Sirait mengaku pihaknya tetap mengundang pendeta dan beberapa panitia ibadah untuk tetap memimpin ibadah live streaming dari bangunan milik Sirait itu. Sedangkan warga ibadah di rumah masing-masing.

"Ada petugas-petugas di sana, ada pendetanya, ada panitianya, lima orang. Dan itu rencana live streaming kita infokan ke kapolsek, dan sesepuh di sini, FKUB juga KH Soleh, dan kepala desa, bahwa nanti kami hari Minggu (13/9) ibadah live streaming dan jemaat tidak diundang, hanya lima orang di pos pelayanan kita," kata Sirait.

Saat hari Minggu (13/9), peristiwa pengepungan itu terjadi. Massa datang dan mengepung bangunan milik Sirait itu. Mereka menuntut agar kegiatan ibadah dibubarkan meski dilakukan lewat live streaming,

"Terus ada massa, bikin (bawa) pengeras suara, (diletakkan) di depan pintu (bangunan lokasi ibadah live streaming). Kita sih dari panitia sudah datang semua, ya sudahlah biarin, live streaming tetap berjalan, hanya 2 jam saja. Ya sudah, biarin saja, yang penting saudara-saudara kita tidak sampai bentrok fisik, Jemaat-jemaat kita jangan ada terpancing," kata Sirait.

Selain menyetel musik, warga menyanyikan sejumlah lagu secara lantang. Meski suasana panas, Sirait memastikan tidak ada kontak fisik yang terjadi selama aksi pengepungan itu.

Dalam kesempatan yang sama, ia mengaku sangat kecewa atas keputusan musyawarah yang dilakukan pihaknya, beserta pemda, aparat penegak hukum, dan unsur lingkungan setempat. Ia merasa kegiatan ibadahnya dibatasi.

"Selaku anak bangsa, dan kita dilahirkan di dunia kan sudah harus beribadah, ya kita dibatasi begini, tidak boleh melakukan apa pun, mau live streaming juga nggak bisa," kata Sirait.

"(Hasil musyawarah) lokasi itu tidak bisa dipakai dulu, ditutup, sampai perizinannya turun," tandasnya.

Hasil Musyawarah

Kepada detikcom, Kabag Ops Polres Metro Bekasi AKBP Muryono memberikan foto yang berisi hasil keputusan musyawarah terkait aksi itu. Berikut hasil keputusannya:

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya siap menjalani dan menyepakati hasil keputusan rapat koordinasi atau musyawarah tim kecil atas pelaksanaan kegiatan tempat ibadah di Perumahan KSB Blok J, RT 04/09, Desa Wibawamulya, Kecamatan Cibarusah, dengan hasil kesepakatan sebagai berikut:

1. Untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan dan menjaga kerukunan umat beragama ketentraman dan ketertiban lingkungan di Perumahan KSB, Blok J, RT 04/09, Desa Wibawamulya, Kecamatan Cibarusah, kami siap menjaga keharmonisan tersebut.

2. HKBP siap memproses izin sementara untuk kegiatan tempat ibadah Pondok Doa sesuai ketentuan yang berlaku.

3. Kegiatan di tempat ibadah HKBP KSB, Desa Wibawamulya, Kecamatan Cibarusah, untuk dihentikan sampai keluar izin dari pejabat berwenang

4. Proses perizinan kegiatan ibadah Pondok Doa dari pengurus kerohanian keagamaan akan ditempuh oleh panitia kerohanian HKBP KSB Cibarusah kepada instansi terkait dan FKUB Kabupaten Bekasi siap membantu sesuai ketentuan yang berlaku.

5. Waktu lamanya proses perizinan pondok doa yang diajukan oleh panitia atau pengurus HKBP Perumahan KSB kepada instansi terkait diserahkan kesiapannya kepada pengurus HKBP Perumahan KSB Desa Wibawamulya, Kecamatan Cibarusah.

6. Proses pengurusan perizinan peribadatan pondok doa HKBP Perumahan KSB Desa Wibawamulya, Kecamatan Cibarusah, diselesaikan dalam waktu 40 hari kerja dan dapat diperpanjang dua kali.

(isa/hri)