Masuk-tidaknya Arief Poyuono dalam kepengurusan Partai Gerinda masih belum jelas. Menjelang pengumuman kepengurusan, Poyuono malah mengeluarkan manuver menyenggol sang Ketua Umum Prabowo Subianto.
Poyuono menyinggung kasus dugaan pelanggaran HAM Prabowo Subianto. Meski sudah demisioner, Poyuono masih mengaku Waketum Gerindra dalam menyampaikan pendapatnya tersebut.
Menurut Poyuono, Gerindra perlu mempersiapkan dengan matang pencalonan Prabowo pada Pilpres 2024. Poyuono menilai Gerindra perlu 'membersihkan' nama Prabowo dari tuduhan pelanggaran HAM 1998.
"Mumpung masih ada waktu panjang. Partai harus mengupayakan kekuatan hukum tetap yang menyatakan Prabowo Subianto bersih dan tidak terlibat dalam kerusuhan Mei 1998 yang berbau SARA dan tidak terlibat dalam penculikan aktivis Partai Rakyat Demokratik (PRD) yang sampai saat ini masih hilang," kata Poyuono, dalam keterangannya, Rabu (16/9/2020).
Menurut Poyuono, kekalahan Prabowo dalam dua pilpres sebelumnya disebabkan kasus pelanggaran HAM yang sering dimunculkan. Isu itu, menurutnya, selalu berembus di setiap pergelaran pilpres.
"Sebagaimana telah terjadi, pada pilpres dan pemilu tahun 2014 dan 2019, isu terkait kasus penculikan dan pembunuhan aktivis 1998 berembus kencang. Lalu juga kerusuhan Mei, yang disebut-sebut didalangi oleh Prabowo Subianto. Ada juga fitnah bahwa dia adalah pelaku utama kerusuhan Mei," ujar Poyuono.
"Dia dituding melakukan kejahatan-kejahatan yang sampai saat ini masih simpang siur, apakah dia dalang dan pelaku penculikan dan pembunuhan para aktivis, kan belum ada pengadilannya. Setiap pemilu, setiap pilpres, selalu dibuka kasus penculikan, kasus kerusuhan Mei, bahwa diduga dalangnya Prabowo," imbuhnya.
Terkait kepengurusan Gerindra yang baru, Poyuono mengaku belum mengetahui apakah dirinya kembali menjabat di struktur partai atau tidak. Poyuono tak ambil pusing dan menyebut Gerindra perlu diisi nama-nama baru.
"Saya belum tahu sampai hari ini. Belum ada surat pemberhentian atau penugasan lagi. Kalaupun tidak diberi jabatan lagi, saya kan sudah lama juga di situ, dari 2008 sampai sekarang, artinya harus ganti baru," kata Poyuono.
Simak juga video 'BPN Tolak Hasil Pilpres, Emoh Bayar Pajak, Tak akan Masuk Parlemen':
