Poyuono Bermanuver Lagi, Kini Ungkit Isu Pelanggaran HAM Prabowo

Nur Azizah Rizki Astuti - detikNews
Rabu, 16 Sep 2020 16:19 WIB
Arief Poyuono (Andhika Prasetia/detikcom)
Arief Poyuono (Andhika Prasetia/detikcom)
Jakarta -

Politikus Gerindra Arief Poyuono membuat manuver terbaru. Kini Poyuono bermanuver dengan berbicara tentang Ketum Gerindra Prabowo Subianto dan menyinggung soal pelanggaran HAM masa lalu..

Dalam pernyataannya kali ini, Poyuono masih mengatasnamakan dirinya sebagai Waketum Gerindra. Padahal saat ini kepengurusan Gerindra dalam kondisi demisioner.

Menurut Poyuono, Gerindra perlu mempersiapkan dengan matang pencalonan Prabowo pada Pilpres 2024. Poyuono menilai Gerindra perlu 'membersihkan' nama Prabowo dari tuduhan pelanggaran HAM 1998.

"Mumpung masih ada waktu panjang. Partai harus mengupayakan kekuatan hukum tetap yang menyatakan Prabowo Subianto bersih dan tidak terlibat dalam kerusuhan Mei 1998 yang berbau SARA dan tidak terlibat dalam penculikan aktivis Partai Rakyat Demokratik (PRD) yang sampai saat ini masih hilang," kata Poyuono, dalam keterangannya, Rabu (16/9/2020).

Menurut Poyuono, kekalahan Prabowo dalam dua pilpres sebelumnya dikarenakan kasus pelanggaran HAM yang sering dimunculkan. Isu itu, menurutnya, selalu berembus di setiap gelaran pilpres.

"Sebagaimana telah terjadi, pada pilpres dan pemilu tahun 2014 dan 2019, isu terkait kasus penculikan dan pembunuhan aktivis 1998 berembus kencang. Lalu juga kerusuhan Mei, yang disebut-sebut didalangi oleh Prabowo Subianto. Ada juga fitnah bahwa dia adalah pelaku utama kerusuhan Mei," ujar Poyuono.

"Dia dituding melakukan kejahatan-kejahatan yang sampai saat ini masih simpang siur, apakah dia dalang dan pelaku penculikan dan pembunuhan para aktivis, kan belum ada pengadilannya. Setiap pemilu, setiap pilpres, selalu dibuka kasus penculikan, kasus kerusuhan Mei, bahwa diduga dalangnya Prabowo," imbuhnya.

Poyuono menyebut satu-satunya jalan Prabowo menang Pilpres 2024 adalah membebaskan diri dari isu HAM masa lalu. Poyuono juga menyinggung keponakan Prabowo, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo, yang ditunjuk sebagai Waketum diharapkannya bisa membawa Gerindra semakin maju.

"Harus ada keputusan hukum yang tetap, yang menyatakan apakah Prabowo terlibat atau tidak di dalam pembunuhan dan penculikan aktivis, dan juga kerusuhan Mei. Karena itu, saya sangat berharap bahwa dari trah keluarga Prabowo itu lahir pemimpin seperti Saraswati, keponakannya, yang nantinya akan memimpin Partai Gerindra ke depan dan menjadi partai yang kuat, sangat maju," ungkapnya.

Terkait kepengurusan Gerindra yang baru, Poyuono mengaku belum mengetahui apakah dirinya kembali menjabat di struktur partai atau tidak. Poyuono tak ambil pusing dan menyebut Gerindra perlu diisi nama-nama baru.

"Saya belum tahu sampai hari ini. Belum ada surat pemberhentian atau penugasan lagi. Kalaupun tidak diberi jabatan lagi, saya kan sudah lama juga di situ, dari 2008 sampai sekarang, artinya harus ganti baru," kata Poyuono.

Poyuono mengatakan, jika tak lagi menjabat di kepengurusan Gerindra, dirinya juga akan tetap memimpin gerakan buruh Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu. Ia mengaku akan tetap memperjuangkan nasib para buruh.

"Selama ini gerakan buruh hanya dijadikan dagangan politik oleh para elite buruh untuk mendapat keuntungan ekonomi atau jabatan di dalam pemerintahan. Tapi nasib buruh tidak berubah, malah semakin buruk. Apalagi di masa wabah Corona ini," tegasnya.

(azr/tor)