Round-Up

Peta Sikap 9 Fraksi di DPR soal Ahok Buka Aib Pertamina

Tim detikcom - detikNews
Kamis, 17 Sep 2020 06:19 WIB
Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok meluncurkan buku Panggil Saya BTP di Gedung Tempo, Palmerah, Jakarta Selatan, Senin (17/2/2020).
Foto: Ahok (Rifkianto Nugroho/detikcom)

7. NasDem

Sementara itu, Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi NasDem Subardi menilai Ahok sedang menceritakan ketidakmampuannya sebagai komut dalam mengawasi Pertamina. Bahkan, Subardi mengatakan Ahok menceritakan cacatnya sendiri.

"Yang disampaikan Ahok seperti menceritakan cacatnya sendiri. Jangan karena ketidakmampuannya mengawasi Pertamina, Ahok lantas teriak-teriak di media," kata Subardi kepada wartawan pada Rabu (16/9/2020).

Subardi pun khawatir kritik yang dilontarkan Ahok membuat performa Pertamina semakin buruk. Sebab, menurutnya, Ahok mengkritik Pertamina dengan cara yang emosional dan kasar.

"Kita ingin performa Pertamina membaik. Pertamina harus mampu berkembang dan bersaing dengan perusahaan raksasa, seperti Aramco, Chevron, Exxon, atau Petronas. Tapi kalau memilih cara-cara kasar dan emosional, ini justru kontraproduktif," ujar Subardi.

8. PKS

Sorotan terhadap pernyataan Ahok tak lepas dari amatan PKS. Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKS Amin Ak menilai kritik Ahok terhadap Pertamina tak substansial.

"Saya melihat apa yang disampaikan oleh Pak BTP bukan hal yang substansial. Jadi, kalau sebagian orang menilainya bikin gaduh, ada benarnya," kata Amin kepada wartawan pada Rabu (16/9/2020).

Amin mengatakan Ahok seharusnya tidak hanya mengkritik Pertamina. Namun, Ahok seharusnya juga memberi solusi perbaikan terhadap persoalan internal di Pertamina.

"Kalau benar-benar menjalankan tugasnya dengan baik, seharusnya Pak BTP mengungkapkan hal-hal yang substansial terkait dengan kinerja Pertamina atau kondisi internal Pertamina dan menyampaikan masukan-masukan perbaikannya," ujarnya.

9. PAN

PAN juga turut menyoroti sikap Ahok yang justru membongkar aib Pertamina ke publik. Langkah Ahok itu dinilai tidak tepat.

"Menurut pandangan kami, apa yang dilakukan Pak Ahok tentu tidak tepat, tidak pas. Sampai mengumumkan atau mempublikasikan permasalahan di internal Pertamina itu kepada pihak luar, terutama kepada masyarakat umum melalui media," kata Sekjen PAN Eddy Soeparno kepada wartawan, Rabu (16/9/2020).

Eddy mengatakan ada mekanisme di internal Pertamina jika ada masalah. Wakil Ketua Komisi VII DPR itu juga menegaskan hasil rapat direksi ataupun komisaris seharusnya tidak diungkap ke publik.

"Jika memang ada permasalahan di dalam tubuh Pertamina terkait direksi, terkait proses bisnis yang berjalan, terkait keputusan-keputusan investasi atau apa pun namanya, Pak Ahok itu memiliki mekanisme di dalam internal Pertamina untuk melaksanakan tugas dan pokok fungsinya sebagai Komisaris Utama," ujar Eddy.

Halaman

(rfs/idn)