Satgas Minta Protokol Kesehatan Ditaati: Foto Juga Pakai Masker

Tim Detikcom - detikNews
Rabu, 16 Sep 2020 18:10 WIB
Kepala BNPB Doni Monardo
Doni Monardo (Rusman/Biro Pers Sekretariat Presiden)
Jakarta -

Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Doni Monardo meminta masyarakat mematuhi protokol kesehatan pencegahan penularan virus Corona. Bahkan ia meminta masker juga harus tetap dipakai ketika melakukan foto bersama.

"Toko-tokoh publik hendaknya bisa menjadi figur untuk menjadi panutan di mana pun berada sehingga boleh dibilang, kalau sudah ketemu dengan siapa saja, ya usahakan masker jangan dilepas. Bisa saja kita pakai masker dari pagi tidak pernah lepas, ketika ketemu seseorang difoto, akhirnya fotonya beredar," kata Doni, dalam diskusi virtual bertajuk 'Arah Kebijakan Penanganan Pandemi COVID-19', Rabu (16/9/2020).

"Nah, sehingga ini perlu menjadi bagian dari budaya kita untuk selalu mengikuti ketentuan agar saat berfoto dan sebagainya juga jangan sampai lepas masker," ungkapnya.

Doni juga mengingatkan, bila ada vaksin Corona pun, nantinya tidak serta-merta akan bebas dari COVID-19. Sebab, belum diketahui kapan Corona akan berakhir. Untuk itu, dia meminta masyarakat mematuhi protokol kesehatan dengan memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan.

"Di sini saya mau menyampaikan bahwa ada euforia dari masyarakat bahwa kalau vaksin ini sudah ada, mereka aman. Saya katakan tidak akan pernah aman, COVID-19 tidak akan pernah tahu kita kapan akan berakhir. Jadi kita jangan sampai menganggap, dengan adanya vaksin dan juga dengan adanya obat COVID, akan berakhir. Belum akan berakhir, lalu kapan? Tidak tahu. Wallahua'lam bishawab, hanya Allah yang mengetahuinya," sambungnya.

Di samping itu, ia mengingatkan bahaya virus Corona karena dalam 6 bulan terakhir angka penularannya terus meningkat. Bahkan bagi masyarakat rentan yang memiliki penyakit bawaan dianggap sebagai 'malaikat pencabut nyawa' karena lansia yang memiliki penyakit penyerta bisa mengidap COVID-19 berat.

"Bahwa COVID-19 ini adalah sebuah virus yang sangat mematikan dan saya mengibaratkan COVID-19 ini seperti layaknya malaikat pencabut nyawa bagi kelompok rentan, yaitu kelompok lansia dan memiliki komorbid, mereka yang punya penyakit bawaan tertentu, seperti hipertensi, diabetes, kanker, sakit jantung, dan penyakit paru," ungkapnya.

Doni mengatakan saat ini pemerintah akan gencar melakukan testing dan tracing dan mengejar target WHO. Selain itu, pihaknya juga akan memenuhi kebutuhan APD dan melakukan sosialisasi terkait bahaya Corona ke masyarakat.

"Kebutuhan reagen kita sudah alhamdulillah sudah bisa terpenuhi. Insyaallah bisa berjalan dengan baik. Kemudian testing tadi sudah dilaporkan memang masih di bawah standar WHO, tetapi secara bertahap kita upayakan bisa mendekati ketentuan yang ada," ujarnya.

Sementara itu, anggota Tim Komunikasi Satgas COVID-19 Tommy Suryopratomo mengungkap tantangan membuat laboratorium PCR di RI. Untuk menyiapkan laboratorium tersebut, dibutuhkan kesiapan SDM dan fasilitas yang mendukung.

"Kenapa sih kita tidak dilakukan testing segala macam. Kalau membangun infrastrukturnya, sarananya, satu hari bisa selesai, tapi mempersiapkan SDM yang menjalankan laboratorium itu tidak bisa sekali jadi, butuh waktu," kata Tommy.

"Reagen itu harus disimpan dengan suhu 20 derajat. Indonesia belum semua Indonesia itu ada listriknya, belum ada alat pendingin bisa menyimpan reagen sampai minus 20 derajat. Akibatnya, ketika digunakan, sudah rusak hasilnya akan menjadi salah. Banyak hal di dalam praktik ini yang harus kita perbaiki. Inilah Indonesia. Kita tidak bisa menumpukan semua harapan kepada tim medis. Karena itu, sekali lagi punya keterbatasan karena itu 80 persen kita geser ke psikologi dan peran masyarakat," sambungnya.

CSR Perusahaan-Calon Kepala Daerah Diminta Bantu Tes PCR

Pemimpin Redaksi (Pemred) Detikcom, Alfito Deannova memberikan usulan kepada pemerintah terkait penanganan COVID-19. Alfito menyarankan agar perusahaan swasta memberikan bantuan Corporate Social Responsibility (CSR) berupa tes PCR untuk mendorong tes masif dalam penanganan COVID-19.

"Apakah mungkin kita mendorong perusahaan untuk melakukan swab mandiri. Jadi kalau misalnya ketika ada perusahaan yang mau aktif kegiatan bisnisnya syaratnya dia melakukan tes swab mandiri," kata Alfito, dalam diskusi virtual bertajuk 'Arah Kebijakan Penanganan Pandemi COVID-19', Rabu (16/9/2020).

"Ditambah lagi barangkali CSR dari swasta untuk tes PCR ini, karena yang pertama testing terlebih dulu kemudian tracing dan treatment. Semakin banyak kita tes akan semakin baik," ungkapnya.

Hal tersebut berkaca dari pengalaman pribadinya sewaktu melakukan tes swab mandiri. Ia mengatakan harga tes swab mandiri yang pernah dilakukan senilai Rp 1,5 juta sehingga tidak semua masyarakat yang sebetulnya ingin mengetahui apakah dia tertular dapat menjangkau harga tersebut.

Sementara itu, menurutnya kebijakan CSR bagi perusahaan swasta bisa membantu pemerintah untuk mendorong masifnya tes deteksi COVID-19. Ia menyebut tak hanya perusahaan swasta yang dapat melakukan CSR berupa test PCR, melainkan calon kepala daerah di Pilkada juga dapat diharapkan melakukan kampanye dengan menggunakan metode tes PCR.

"Soal CSR itu bukan hanya CSR. Sebentar lagi Pilkada, jadi kandidat-kandidat itu kita dorong daripada bikin kaos, bikin kalender, bikin PCR saja, salah satu mandatory misalnya oleh KPU pusat kalau mau kampanye bentuknya bikin PCR buat publik itu akan membantu sekali," imbuhnya.

Selain mengusulkan agar pemerintah memperbanyak jumlah tes, Alfito juga menyarankan agar pemerintah pusat dan daerah berkoordinasi dengan baik terkait penanganan COVID-19. Dia menyoroti momen pidato Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat mengungumkan kebijakan 'Jakarta akan kembali PSBB dengan menarik rem darurat' yang akhirnya disorot pemerintah pusat.

"Jadi sebenarnya harus ada jalinan yang harmonis antara pusat dan daerah. Kasus Anies barangkali spesial barangkali ini Anies dan ini Pak Jokowi sehingga menimbulkan sengkarut atau tidak tepat tapi saya rasa kondisi di Jakarta sudah mengkhawatirkan setelah adanya new normal orang kumpul-kumpul, orang berkerumun sangat banyak seperti seolah-olah nggak ada COVID-19 lagi," katanya.

"Sekali lagi yang harus ditekankan oleh pemerintah daerah dan pusat adalah kesamaan visi dan kesamaan pandang, dan kesamaan sikap tentang kondisi yang ada pada akhirnya kan ini Indonesia. Kalau kita bergantung ke otonomi daerah ya agak susah," ungkapnya.

(yld/fjp)