.webp)
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo bersama seniman dan budayawan Budi Dalton, memiliki kekhawatiran yang sama terkait mulai lunturnya nilai-nilai Pancasila di kalangan generasi muda. Keduanya sepakat mendukung Presiden Joko Widodo untuk mengembalikan kembali mata pelajaran Pancasila, yang menghilang dari kurikulum wajib nasional sejak diberlakukannya UU No.20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
"Sebagai orang yang pernah menerima pendidikan pancasila di setiap jenjang pendidikan serta mengalami penataran Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4), saya dan Kang Budi Dalton merasakan betul manfaat pendidikan Pancasila dalam menjalani aktivitas kehidupan. Langkah Presiden Joko Widodo yang akan memasukkan kembali materi pendidikan Pancasila dalam kurikulum pendidikan nasional patut didukung. Metode pembelajarannya pun harus dilakukan secara kekinian," ujar Bamsoet dalam keterangannya, Rabu (16/9/2020).
Ia juga mengapresiasi kiprah Budi Dalton di bidang sosial, seni, budaya, dan pendidikan. Berkarier sebagai aktor, menjadi kolektor barang antik, ketua komunitas motor, hingga dosen dan menjadi Wakil Dekan Bidang III di Fakultas Seni dan Sastra Universitas Pasundan, menjadikan Budi Dalton kenyang dengan beragam pengalaman hidup.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Tak heran ia selalu membuka pintu rumahnya untuk siapapun yang datang. Menerima siapapun yang berkunjung dengan hati terbuka. Keramahan dan solidaritas sosialnya menjadikan ia sebagai pribadi yang disegani. Sikap seperti ini adalah bagian dari identitas bangsa Indonesia yang patut ditiru generasi muda bangsa, tak boleh hilang akibat maraknya individualistik sebagai dampak liberalisasi globalisasi," tandasnya.
Bamsoet menambahkan menghadapi situasi sosial yang sempat memanas menyambut Pemilu 2019 pada 2018 lalu, Budi Dalton bersama seniman, budayawan, dan berbagai komunitas motor di Bandung menggaungkan 'Jabar Kondusif'. Mengajak Presiden Joko Widodo motoran, Budi Dalton dan kawan-kawan mengirimkan pesan bahwa solidaritas persatuan dan kesatuan bangsa tak boleh terpecah hanya karena kepentingan politik sesaat.
(mul/mpr)
