Konser Musik untuk Kampanye Dibolehkan, Komisi II DPR: Konyol, Harus Dilarang!

Nur Azizah Rizki Astuti - detikNews
Rabu, 16 Sep 2020 11:35 WIB
Warga mengikuti simulasi pemungutan suara Pilkada serentak 2020 di Jakarta, Rabu (22/7/2020). Simulasi tersebut digelar untuk memberikan edukasi kepada masyarakat terkait proses pemungutan dan penghitungan suara Pilkada serentak 2020 yang akan dilaksanakan pada 9 Desember 2020 dengan menerapkan protokol kesehatan COVID-19.
Simulasi pencoblosan Pilkada saat Pandemi Corona (Agung Pambudhy/detikcom)
Jakarta -

Konser musik dibolehkan dalam kampanye Pilkada 2020 dengan dalih sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Komisi II DPR menilai pembolehan konser musik itu konyol.

"Memang pembolehan ini konyol, karena mengatur konser secara hybrid juga tidak mudah. Kalau dilakukan secara hybrid, silakan saja. Maksimal 100 yang hadir fisik, sisanya virtual. Jika tidak, ya harus dilarang," kata Wakil Ketua Komisi II DPR Yaqut Cholil Qoumas kepada wartawan, Rabu (16/9/2020).

Menurut Yaqut, konser musik untuk kampanye di masa pandemi COVID-19 berpotensi menimbulkan klaster baru. Politikus PKB itu pun merasa aneh soal aturan KPU yang membolehkan konser musik maksimal dihadiri 100 orang.

"Pasti berpotensi (jadi klaster). Makanya kalau tidak bisa menjamin bebas kerumunan, sekalian saja konser ini dilarang," tegas Yaqut.

"Aturannya kan maksimal 100 orang. Artinya di luar itu kan nggak boleh? Harus dilarang. Memang ada konser musik yang hanya 100 orang yang datang?" lanjut dia.

Yaqut menegaskan perlu ada sanksi tegas bagi pelanggar protokol kesehatan saat Pilkada. Penyelenggara pemilu dimintanya tidak main-main dengan nyawa manusia.

"Punishment-nya saya kira yang harus diperberat, karena ini soal nyawa manusia. Nggak boleh main-main," ujarnya.

Selanjutnya
Halaman
1 2