Wakil Ketua MPR Syariefuddin Hasan melakukan kunjungan ke Universitas Suryakancana (Unsur) Cianjur guna menyerap aspirasi dan diskusi dengan rektor dan para dekan tentang kebangsaan dan isu-isu nasional. Dalam kegiatan tersebut mereka membahas berbagai persoalan terutama tentang kenegaraan.
"Sebelum pandemi COVID-19 ada, saya sudah melakukan diskusi dan serap aspirasi terutama soal Empat Pilar MPR dengan para akademisi dari sekitar 17 perguruan tinggi di Indonesia. Mulai dari Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Jawa, Kalimantan. Setelah Kalimantan tiba-tiba Covid-19 muncul. Saya terpaksa menunda kegiatan. Hari ini di Unsur, adalah hari pertama saya melakukan silaturahmi dan serap aspirasi langsung dengan kalangan akademisi," ujar Syarief dalam keterangannya, Sabtu (27/6/2020).
Membuka diskusi, Pimpinan MPR dari partai Demokrat ini menyampaikan ada beberapa isu kenegaraan yang menjadi sorotan di tengah masyarakat salah satunya, tentang perlu atau tidaknya amandemen UUD 1945. Beberapa pendapat mengatakan satu sisi setuju dilakukan amandemen namun terbatas hanya untuk memasukan GBHN dalam UUD.
"Alasannya adalah karena saat ini program-program pembangunan baik daerah dan nasional merupakan visi dan misi masing-masing para pemimpin daerah dan nasional yang terpilih melalui pilkada dan pilpres. Hal tersebut akan menghilangkan prinsip kesatuan program antara pusat dan daerah, serta tidak adanya kontinuitas arah pembangunan nasional karena pergantian pemimpin akan merubah arah pembangunan," ungkapnya.
Sedangkan di sisi lainnya, ada elemen masyarakat yang menginginkan tidak ada lagi amandemen UUD, dengan berbagai argumentasi.
"Terkait isu tersebut, MPR periode 2019-2024 menerima amanah dari MPR periode lalu untuk melakukan pendalaman. Kami kemudian melakukan pendalaman dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat Indonesia dalam bentuk serap aspirasi. Hasil serap aspirasi tersebut akan menjadi catatan di MPR yang kemudian menjadi bahan kajian agar wacana besar tersebut menjadi sebuah kebijakan yang diterima seluruh rakyat," terangnya.
Wacana diskusi yang dilemparkan Syarief ini mendapatkan respon luar biasa dari para akademisi Universitas Suryakancana. Salah satunya dari Dr. Munawar Rois, Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan yang berpandangan bahwa untuk memastikan kontinuitas arah pembangunan nasional tidak perlu mengamandemen UUD.
"Yang dibutuhkan adalah Presiden terpilih, mesti membuat rencana pembangunan jangka pendek, menengah dan panjang. Presiden juga mesti berupaya menjalin koordinasi yang baik agar bisa bersinergi dengan para kepala daerah demi terwujudnya arah pembangunan nasional," jelasnya.
Pandangan lainnya juga disampaikan oleh Prof. Dr. Ahmad Hunaeni Zulkarnaen Dekan Pascasarjana Ilmu Hukum yang mengatakan bahwa amandemen kembali UUD tidak diperlukan. Menurutnya, yang perlu dilakukan adalah menjalankan amandemen yang sudah dilakukan.
"Amandemen UUD yang sudah dilakukan mesti dipastikan sudah dilaksanakan atau belum itu yang mesti difokuskan sekarang ini," pungkasnya.
(prf/ega)
