Komisi III DPR RI menggelar rapat bersama LPSK, Komnas HAM, BNPT, PPATK, dan BNN. Dalam rapat tersebut, kelima lembaga itu mengajukan tambahan anggaran untuk tahun, 2021.
Rapat digelar di ruang rapat Komisi III DPR RI pada Selasa (15/9/2020). Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi III Pangeran Khairul Saleh.
Ketua LPSK Hasto Atmojo mengatakan pagu anggaran LPSK Rp 74.417.515.000. Namun, Hasto mengatakan anggaran tersebut tidak cukup untuk mengakomodasi anggaran kompensasi bagi korban tindak pidana terorisme.
"LPSK mendapatkan pagu anggaran 2021 sebesar Rp 74.417.515.000. Nilai itu kami nilai belum dapat mengakomodasikan kebutuhan anggaran untuk pembayaran kompensasi korban tindak pidana terorisme masa lalu sebesar 77.895.000.000 rupiah," kata Hasto.
Untuk itu, Hasto mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp 129.104.361.900. Sebab, menurutnya, jumlah pagu anggaran yang sebelumnya belum cukup.
"Sehubungan dengan jumlah pagu anggaran yang berdasarkan kami tidak mencukupi kebutuhan anggaran LPSK 2021. Kami sampaikan pula LPSK telah mengajukan usulan inisiatif baru penambahan pagu anggaran 2021 kepada Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN Bapenas Rp 129.104.361.900 rupiah," ucap Hasto.
Lebih lanjut, Kepala BNN Heru Winarko mengatakan pagu anggaran BNN tahun 2021 adalah sebesar Rp 1.689.992.511.000. Heru juga menganukan tambahan anggaran sebesar Rp 273.454.960.000.
"Di tahun 2021 BNN mengajukan tambahan lokasi anggaran 273.454.960.000 rupiah, untuk mendanai kegiatan kegiatan yang belum mendapatkan alokasi pada pagu anggaran tahun 2021," ujar Heru.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala BNPT Boy Rafli mengatakan pagu anggaran BNPT tahun 2021 sebesar Rp 515.919.444.000. Ia menegaskan anggaran itu akan dilakukan untuk program terkait penanggulangan terorisme.
"Rancangan kerja BNPT 2021 dengan pagu anggaran sebesar 515.919.444.000 rupiah akan dialokasikkan untuk membiayai program penanggulangan terorisme," ujar Boy.
