.webp)
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan Indonesia adalah negara kepulauan sehingga penanganan Corona di RI tak bisa dibandingkan dengan negara lain. Pakar menjelaskan ada beberapa hal yang harus diperhatikan pemerintah untuk menangani pandemi di negara yang memiliki banyak pulau.
Epidemiolog dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI), Iwan Ariawan mengatakan di negara kepulauan ada beberapa keuntungan dalam menangani pandemi. Seperti pembatasan transportasi antar pulau.
"Negara kepulauan punya keuntungan adanya hambatan transportasi antar pulau, karena memerlukan transportasi air atau udara. Sehingga jika satu pulau bisa mengendalikan epideminya, selama ada pembatasan transportasi antar pulau makan epidemi bisa tetap terkendali," kata Iwan kepada wartawan, Senin (14/9/2020).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Namun demikian ada tantangan jika pembatasan transportasi dibuka kembali. Lalu dia menjelaskan contoh kasus yang terjadi di Bali.
"Tetapi tantangannya waktu transportasi antar pulau dibuka kembali. Saya kirim contoh Bali. Inilah kenapa kasus COVID-19 di Bali naik," katanya.
"Mulai naik tanggal 31 Juli saat Bali dibuka untuk turis domestik, pergerakan orang dari Pulau Jawa ke Bali meningkat, terus meningkat pada liburan 17 Agustus dan kasus COVID ikutan naik. Setelah itu terus naik, karena transmisi lokal sudah terjadi. Pariwisata masih rawan terhadap COVID," imbuhnya.
Selain itu, Iwan menyebut kenaikan kasus itu terjadi karena kurangnya penerapan protokol kesehatan. Dia menyebut minimal 80 persen penduduk menggunakan masker dapat mencegah penularan Corona.
"Berarti protokol kesehatan belum mampu untuk tetap mengendalikan epidemi di Bali setelah mereka membuka pariwisata. Kemungkinan besar karena protokol kesehatan belum dilakukan oleh sebagian besar masyarakat," jelasnya.
"Simulasi terbaru efek masker. Mesti paling tidak 80% orang pakai masker, baru epidemi terkendali. Atau cakupan pemakaian masker di populasi harus minimal 80%," kata dia.
Selain itu, Iwan juga menyinggung penerapan PSBB. Menurutnya PSBB akan menurunkan transmisi lokal dalam waktu cepat.
"Seharusnya PSBB itu untuk emergency brake, untuk menurunkan transmisi dalam waktu cepat. Selama PSBB harus disiapkan sistem tes-lacak-isolasi yang baik, komunikasi risiko dan protokol yang baik, serta pemantauan pelaksanaan protokol kesehatan yang baik," katanya.
Saat PSBB dilonggarkan, Iwan menyebut juga ada beberapa upaya yang harus dilakukan. Seperti tes dan lacak secara masif serta penerapan protokol kesehatan secara ketat.
"Setelah PSBB dilonggarkan, bisa digantikan dengan tes-lacak-isolasi dan pelaksanaan protokol kesehatan yang baik. Jika tes-lacak-isolasi dan pelaksanaan 3M tidak diperbaiki percuma, begitu PSBB dilonggarkan, kasus naik lagi. Rasio lacak minimal harus 1:10-1:30," ucapnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta masyarakat tak membanding-bandingkan penanganan COVID-19 di Indonesia dengan negara lain. Pasalnya, Indonesia merupakan negara kepulauan.
"Negara kita ini negara kepulauan, Indonesia negara kepulauan, karena itu pemahaman mengenai penyebaran COVID sangat penting dalam menangani pandemi di Indonesia, tidak bisa dibandingkan dengan negara lain yang bukan kepulauan," ujar Jokowi dalam rapat terbatas penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi yang disiarkan saluran YouTube Sekretariat Presiden, Senin (14/9/2020).
Ia meminta komite satgas COVID-19 dan masyarakat tetap fokus pada penanganan pandemi. "Saya juga minta kepada Menkes dan komite satgas untuk fokus dalam penanganan ini sehingga hasilnya setiap minggu bisa keliatan angka-angkanya," kata Jokowi.
