.webp)
Menko Polhukam Mahfud Md menyindir Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang memutuskan memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) secara ketat untuk menekan laju penularan virus Corona (COVID-19) di ibu kota. Kritikan Mahfud yang menilai cara penyampaian Anies ke publik itu sebagai tata kata menuai pro dan kontra.
Mahfud memberikan sindiran tajam kepada Anies pada Sabtu (12/9). Pernyataan Mahfud Md dikeluarkan sehari setelah Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut pengumuman soal PSBB itu menyebabkan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) anjlok ke level 4.961.
Mahfud menilai tata kata yang digunakan Anies menjadi penyebab anjloknya IHSG, sama seperti yang disampaikan Airlangga. Menurut Mahfud, istilah PSBB total yang disampaikan seolah sebuah kebijakan baru hingga mengejutkan perekonomian Indonesia.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Sebenarnya cuma kata-istilah 'PSBB total' seakan-akan baru dan secara ekonomi mengejutkan. Menurut para ahli, kemarin itu hanya beberapa jam, pagi-pagi jam 11.00 WIB, negara sudah rugi Rp 300 triliun atau Rp 297 triliun hanya sebentar karena pengumuman itu. Padahal sebenarnya itu kan perubahan kebijakan, wong sebelumnya juga PSBB mengatakan bioskop akan dibuka, tempat hiburan, dan lain-lain kan hanya seperti itu," kata Mahfud.
"Cuma ini karena ini tata kata, bukan tata negara," imbuh Mahfud memberikan penegasan.
Mahfud mengatakan, tidak ada yang salah dengan kebijakan PSBB yang kembali diterapkan di DKI Jakarta. Hanya saja, menurutnya, tata kata yang digunakan Anies kala mengumumkan rem darurat yang tetiba 'ditarik' itu seakan memberi efek kejut kepada masyarakat.
"Ya akibatnya kacau kayak begitu. Apa coba salahnya memang dia melakukan itu, coba besok dilihat saja, nggak ada masalah, lihat apa yang ditutup ini, tapi kemudian dinarasikan seakan-seakan terjadi hal yang sangat gawat, tapi ya gitu juga, tidak ada masalahnya," kata Mahfud.
Mahfud menjelaskan, kebijakan PSBB bukan hal yang baru bagi DKI Jakarta. Selama ini, kebijakan itu memang telah diterapkan sejak beberapa bulan lalu atas izin dari pemerintah pusat. Karena itu, Mahfud pun meminta semua pihak untuk tak panik dengan kebijakan PSBB ketat yang kembali diterapkan hari ini itu.
"Di Jakarta itu memang sedang PSBB, pemerintah tahu Jakarta harus PSBB dan tidak pernah dicabut. PSBB itu sudah dilakukan. Yang sekarang salah itu di Jakarta bukan PSBB-nya, tapi tadi yang dikatakan Pak (Muhammad) Qodari, rem daruratnya, tapi tetap PSBB," kata Mahfud.
"Sesudah ramai-ramai kita lihat konsepnya, tadi sudah dirapatkan sore, konsepnya nggak ada yang berat-berat, memang sudah begitu-begitu. Ya oleh sebab itu, nggak usah panik, mudah-mudahan pasar ya paham," imbuhnya.
 Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. (Facebook Pemprov DKI Jakarta) |
Partai-partai politik menanggapi sindiran tajam Mahfud kepada Anies. PDIP sepakat dengan pernyataan Mahfud dan meminta agar pengumuman suatu kebijakan tak dibuat menyeramkan.
"PSBB sendiri merupakan jalan tengah dari 2 pilihan ekstrem, yaitu lockdown (pendekatan draconian) dan pilihan bebas yang diserahkan kepada masyarakat, yang imun yang bertahan (pendekatan Darwinian). Jadi PSBB itu sudah moderat. Nah, mau ditambah kata-kata parsial, total, lokal, lebih merupakan konteksnya. Jadi tidak usah dibuat serem," kata Ketua DPP PDIP Hendrawan Supratikno kepada wartawan, Senin (14/9/2020).
Hendrawan mengatakan yang terpenting adalah sosialisasi dan edukasi terkait PSBB. Kebijakan yang diputuskan perlu sinkron dengan kondisi terkini.
"Jadi Prof Mahfud benar. Yang penting sosialisasi dan edukasi tentang PSBB dilakukan secara konsisten dan berkesinambungan. Tujuannya agar protokol kesehatan built-in (melekat) dalam keseharian hidup masyarakat, termasuk dalam kegiatan ekonomi. Dengan demikian, kita mampu menyinkronkan kesehatan dan produktivitas," ujarnya.
Hal senada juga disampaikan oleh PKB. Ketua DPP PKB Daniel Johan menyebut pimpinan daerah harus memperhatikan penggunaan bahasa sehingga tidak membuat pandangan masyarakat menjadi liar.
"Kita harus menggunakan kata-kata yang tepat dan tidak membuat masyarakat menafsir secara liar dan menimbulkan keresahan, saat ini kita harus mendorong keyakinan dan kesolidan masyarakat dan kata-kata menjadi penting," ujar Daniel Johan.
Daniel meminta Anies menggunakan kata-kata yang tepat dalam mengumumkan suatu kebijakan sehingga tak membuat masyarakat salah tafsir. Menurut Daniel, strategi komunikasi penting dalam hal ini, apalagi yang bermakna positif serta mendorong harapan dan keyakinan masyarakat.
"Dengan strategi komunikasi yang mampu mendorong harapan dan keyakinan masyarakat, bukan yang membuat panik dan ditafsir secara liar," tutur Wakil Ketua Komisi IV DPR itu.
Video 'Mahfud soal Pengumuman PSBB DKI: Karena Tata Kata, Negara Rugi Rp 297 T':
Meski begitu, Anies Baswedan mendapat dukungan dari PKS. Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera justru mengkritik Mahfud dan menyebut pemerintah pusat tidak memiliki empati kepada pemerintah daerah.
"Pemerintah pusat tidak punya empati pada pemerintah daerah. Mas Anies dan banyak kepala daerah yang lain sedang bekerja keras mengendalikan kasus COVID-19 tanpa kenal lelah," kata Mardani.
Anggota Komisi II DPR ini menilai justru sikap Anies tegas dalam penanganan COVID-19. Menurut Mardani, tidak ada kestabilan ekonomi apabila COVID-19 tidak ditangani dengan baik.
"Selama kita tidak fokus menangani COVID-19 maka tidak akan ada kestabilan dan pertumbuhan ekonomi. Pandemi ini hanya dapat dikendalikan jika kita disiplin dalam kebijakan mengurangi pergerakan manusia. DKI justru jujur dan tegas ingin menyelesaikan pandemi COVID-19," tegasnya.
Lebih lanjut, Mardani mengatakan pemimpin harus berani dalam mengambil keputusan yang tegas, terlebih apabila itu menyangkut keselamatan dan nyawa masyarakat. Mardani pun menyarankan pemerintah dapat menjadi sosok yang sayang terhadap keselamatan masyarakat, bukan justru menjadi pengusaha yang berpikir untung-rugi.
"Yang benar pemimpin justru berani mengambil keputusan tegas dan lugas apalagi menyangkut nyawa dan keselamatan warga. Ekonomi dapat kita raih kembali. Nyawa yang hilang tidak akan dapat dibeli dengan biaya berapa pun. Jadilah ayah yang sayang pada rakyat, bukan bos dan pengusaha yang berpikir untung-rugi," ucap Mardani.
Sementara itu, Golkar mengingatkan Anies untuk hati-hati bicara sebagai seorang pejabat. Golkar menganggap efek kejut yang hendak disampaikan Anies justru berdampak buruk karena disampaikan secara tidak tepat.
"Soal pernyataannya yang memiliki efek kejut, justru salah sasaran efek kejutannya. Rem tangan yang diistilahkannya sangat tidak tepat. Seharusnya, siapa pun pejabat publik harus hati-hati dalam berbicara, apalagi dalam menyampaikan kebijakan yang dapat berimplikasi terhadap hajat hidup orang banyak. Gara-gara satu-dua kata dari seorang pejabat, seperti Gubernur, terkait kebijakan yang diambil di era pandemi ini, pasti akan berdampak terhadap berbagai hal, terutama aspek ekonomi," kata Ketua DPP Golkar Ace Hasan Syadzily.
Wakil Ketua Komisi VIII DPR itu pun meminta Pemprov DKI tak asal menyampaikan kebijakan. Ace mengatakan, kebijakan apa pun mengenai COVID-19 yang diambil harus dikoordinasikan dengan pemerintah pusat.
"Karena itu, dalam menyampaikan kebijakan strategis disertai dengan narasi yang disampaikannya harus mempertimbangkan banyak aspek dan berkoordinasi dengan Tim Penangan COVID-19 di tingkat pusat. Kan kita memiliki Tim Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional," ungkapnya.
Warning juga disampaikan oleh PAN. Sekjen PAN Eddy Soeparno menyoroti perihal strategi komunikasi terkait pernyataan Anies soal PSBB ketat yang disampaikan pekan lalu. PSBB ketat sendiri baru mulai berlaku pada Senin (14/9) ini.
"Setiap pejabat publik memiliki tanggung jawab untuk memberikan informasi yang akurat, informasi yang benar, dan informasi yang bisa diterima secara baik oleh publik. Kami minta dalam hal ini agar setiap pejabat publik menformulasikan strategi komunikasinya secara baik. Berdiskusi berdialog dengan para pemangku kepentingan sebelum menyampaikan sebuah pengumuman yang memiliki dampak yang luas terhadap masyarakat," kata Eddy.
Eddy menekankan agar pejabat publik tidak memberikan pernyataan yang membuat bingung masyarakat. Seharusnya, seorang pejabat publik memberikan pengumuman yang tidak menimbulkan kepanikan.
"Dalam hal ini pernyataan dari seorang pejabat publik itu tidak boleh memberikan dampak yang membingungkan atau justru membawa panik masyarakat. Justru yang dibawa adalah pesan yang menjelaskan sesuatu sejelas-jelasnya agar masyarakat maklum dan paham," ujar Eddy.
"Nah ini saya kira mungkin kepada strategi komunikasi secara internal dibahas secara baik-baik, secara eksternal memberikan kepastian dan kejelasan. Jangan memberikan berdampak kebingungan, apalagi kepanikan," imbuhnya.
Anies kembali mendapat pembelaan. Partai NasDem melihat tak ada yang salah dari pengumuman yang disampaikan oleh Anies Baswedan. Bahkan kebijakan Anies disebut sudah sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait penanganan pandemi virus Corona.
"Tapi apapun itu sebenarnya, yang dilakukan pemerintah DKI ini adalah semata-mata upaya untuk bagaimana memutus penyebaran COVID semakin masif. Ini sejalan dengan instruksi presiden untuk mendahulukan kemaslahatan manusia," urai Wakil Ketua DPP NasDem, Ahmad Ali.
Ali menilai PSBB kali ini tidak menutup pertumbuhan ekonomi. Tidak seperti pada saat PSBB Jakarta di awal pandemi.
"Namun kemudian sisi lain, bahwa ada banyak hal yang kemudian dalam kebijakan itu tetap mendorong pertumbuhan ekonomi, bandara tetap dibuka, kantor diatur pekerjanya, jadi tidak sama dengan PSBB pertama-pertama kemarin yang orang keluar masuk Jakarta dibatasi. Artinya interaksi ke antar daerah masih terbuka, ini semata-mata untuk upaya mencegah penyebaran COVID-19," lanjut Ali.
Sementara itu, PPP melihat kontroversi PSBB DKI sebagai cermin buruknya komunikasi pemerintah pusat dengan Pemprov DKI Jakarta. Komunikasi yang buruk ini dinilai bukan baru kali ini saja terjadi.
"PPP melihat kontroversi PSBB yang baru ini sebagai cermin buruknya pola komunikasi dua arah antara pemerintah pusat dan Pemprov DKI Jakarta yang terus berulang," kata Sekjen PPP Arsul Sani.
Menurut Arsul, PPP tidak perlu berpihak kepada salah satu pihak, baik pemerintah pusat maupun Pemprov DKI Jakarta. Ia menilai PPP juga tidak perlu berpihak terkait sindiran Mahfud terhadap Anies.
"Bagi PPP, tidak penting dan tidak pada tempatnya kita berpihak kepada Pemprov atau Pemerintah Pusat dengan setuju atau tidak setuju cara Gubernur Anies Baswedan mengumumkan rencana PSBB atau isi pengumumannya maupun cara pejabat pemerintah pusat, termasuk sindiran Pak Menko Polhukam sebagai respons terhadap Gubernur Anies," ujar Arsul.
Wakil Ketua MPR ini menekankan agar Anies dapat memperbaiki pola komunikasi dalam pengambilan keputusan. Khususnya, kata Arsul, keputusan yang menyangkut kehidupan rakyat.
"PPP melihat lebih penting baik bagi Gubernur DKI maupun pejabat pemerintah pusat untuk memperbaiki pola komunikasi dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan rakyat terkait pandemi COVID-19 ini," ucap dia.
Mengenai kontroversi PSBB DKI, Mahfud Md sempat menyatakan pemerintah pusat mendukung kebijakan PSBB yang selama ini dilakukan DKI Jakarta. Ia hanya mempersoalkan mengenai tata kata oleh Anies Baswedan.
Dukungan itu pun kemudian juga disampaikan Anies usai menggelar rapat bersama pemerintah pusat mengenai kebijakan apa saja yang akan diterapkan pada pengetatan PSBB kali ini. Dia juga menjelaskan bahwa PSBB kali ini berbeda dengan PSBB yang pertama kali karena ada beberapa aturan yang berbeda dari sebelumnya.
"Kalau soal mendukung PSBB-nya, mendukung. Jadi pemerintah mendukung, pemerintah pusat juga menyadari bahwa di DKI terjadi lonjakan (kasus COVID-19) cukup signifikan di bulan September ini," kata Anies di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Sabtu (12/9).
PSBB ketat sudah resmi diterapkan. Anies juga sempat menggelar rapat bersama pemerintah pusat. Ada beberapa aturan yang berubah dari PSBB yang diterapkan pada beberapa bulan lalu, khususnya mengenai kewajiban karyawan untuk bekerja dari rumah.
Selain itu, pusat perbelanjaan juga masih boleh beroperasi di masa PSBB yang diperketat ini. Syaratnya, kapasitas maksimal hanya 50 persen. Ojek online dalam masa PSBB ketat ini juga masih diperbolehkan mengangkut penumpang.
