Gugat UU Penyiaran, RCTI akan Hadirkan 3 Ahli di MK

Yulida Medistiara - detikNews
Senin, 14 Sep 2020 16:41 WIB
Logo RCTI
Foto: Istimewa
Jakarta -

RCTI dan iNews akan mengajukan 3 ahli dalam gugatan UU Penyiaran di Mahkamah Konstitusi (MK). Ahli tersebut akan diajukan dalam sidang berikutnya (1/10) dengan agenda pemeriksaan ahli.

"Baik Yang Mulia, kami rencananya akan mengajukan 3 orang ahli, tapi mohon jika diizinkan, di sidang berikutnya kami akan hadirkan 2 ahli terlebih dahulu Yang Mulia," ungkap kuasa hukum pemohon, Imam Nasef, dalam sidang gugatan yang disiarkan di YouTube MK RI, Senin (14/9/2020).

Sementara itu pada sidang tersebut hadir pula BuruhOnlineTv yang berada di bawah PT Fidzkarana Cipta Media sebagai pihak terkait. Kuasa hukum PT Fidzkarana Cipta Media, Imam Gozali meminta agar MK juga menolak permohonan tersebut.

"Memohon kepada Yang Mulia majelis Hakim Konstitusi untuk memutus permohonan aquo dengan amar permohonan para pemohon dan menyatakan pasal 1 angka 2 UU nomor 32 tentang Penyiaran tidak bertentangan dengan UUD 1945 dan oleh karenanya tetap memiliki kekuatan hukum mengikat," kata Imam.

Imam mengatakan sejatinya dapat memahami kekhawatiran pihak pemohon terkait dengan adanya konten yang disajikan non lembaga penyiaran yang dianggap akan bertentangan dengan pancasila UUD 1945. Akan tetapi ia mengingatkan telah ada beberapa metode atau proses hukum yang dapat digunakan untuk menyaring konten yang dimaksud.

Ia mencontohkan, YouTube memiliki lembaga pengawas internal untuk memblokir dan dapat dijerat sanksi pidana. Sementara itu, ia menilai permohonan pemohon dapat mengakibatkan beberapa penyesuaian di aturan lanjutan UU Penyiaran Pasal 13, Pasal 33 ayat 4 dan Pasal 34 ayat 1 sehingga, dia mengajak pemohon untuk mengusulkan ketentuan mengenai regulasi layanan berbasis apikasi atau internet ke DPR yang sedang tahap pembahasan perubahan RUU Penyiaran.

"Pihak terkait mengajak para pemohon untuk bersama-sama mengusulkan regulasi layanan aplikasi dan atau konten melalui internet pemerintah dan DPR. Hal tersebut sejalan dengan ditetapkannya RUU perubahan Penyiaran dalam prolegnas 2020-2024 yang kini pembahasannya dilakukan Komisi I DPR terhitung sejak 29 juni 2020 lalu," ujar Imam.

Sementara itu Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih bertanya ke DPR perihal UU Penyiaran yang akan direvisi DPR di Prolegnas 2020 perihal definisi media lainnya di UU Penyiaran apakah sudah menjangkau penggunaan internet atau over the top (OTT) atau baru berbasis media frekuensi.

"Disinggung pihak terkait dan prolegnas sudah berkali-kali UU Penyiaran dimasukan sebagai salah satu list dari prolegnas. Apakah kemudian karena ini inisiatif DPR, apakah kemudian terkait dengan 'media lain' di situ ada perubahan dalam prosesnya yang kemudian menjangkau konten-konten OTT? Mohon dijabarkan karena ini penting sekali kita pahami UU Penyiaran ini, jangkauannya belum bisa menjangkau terkait dengan konten suara yang menggunakan OTT. Apakah kmudian hal ituitu sistem pengaturannya bersifat konvergens?" tanya Eni.

Kemudian, anggota Komisi III DPR Habiburokhman mengatakan awalnya RUU Penyiaran telah masuk di prolegnas pada 2014-2019 dan memasuki tahap harmonisasi di Baleg. Kemudian pada tahun 2020 juga masuk dalam prolegnas prioritas 2020 akan tetapi saat ini masih dibahas DPR, ia memastikan DPR akan tunduk pada apapun yang akan diputus MK dalam pengujian UU tersebut.

"Kemudian di periode ini masuk dalam prioritas prolenas 2020, namun Komisi I sampai saat ini baru sekali melakukan pembahasan internal dan saat ini belum ada perkembangan lagi. Yang saya katakan Yang Mulia secara tradisinya DPR akan selalu mengikuti apa yang diputus oleh MK. Jadi kalau toh ini diputus kami akan mengikuti bagaimana diktum-diktum putusan MK, jadi UU yang akan kami bentuk akan menyesuaikan dengan MK," papar Habiburokhman.

Sebelumnya, dua stasiun televisi RCTI dan iNews menggugat UU Penyiaran ke Mahkamah Konstitusi (MK). Keduanya meminta setiap siaran yang menggunakan internet, seperti YouTube hingga Netflix, tunduk pada UU Penyiaran. Bila tidak, RCTI-iNews khawatir muncul konten yang bertentangan dengan UUD 1945 dan Pancasila.

Hal itu terungkap dalam permohonan judicial review yang dilansir website MK, Kamis (28/5/2020). Permohonan itu ditandatangani oleh Dirut iNews TV David Fernando Audy dan Direktur RCTI Jarod Suwahjo. Mereka mengajukan judicial review Pasal 1 ayat 2 UU Penyiaran yang berbunyi:

Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.

"Bahwa apabila ketentuan Pasal 1 angka 2 UU Penyiaran tidak dimaknai mencakup penyiaran menggunakan internet, maka jelas telah membedakan asas, tujuan, fungsi dan arah penyiaran antar penyelenggara penyiaran. Konsekuensinya bisa saja penyelenggara penyiaran yang menggunakan internet tidak berasaskan Pancasila, tidak menjunjung tinggi pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945, tidak menjaga dan meningkatkan moralitas dan nilai-nilai agama serta jati diri bangsa," demikian bunyi alasan judicial review RCTI-iNews TV dalam berkas itu.

Selain itu, pihak RCTI dan iNews TV juga menampik gugatan di (MK) bisa berimbas masyarakat tak bisa live di media sosial. Mereka menyinggung soal tanggung jawab moral.

"RCTI dan iNews bukan ingin kebiri kreativitas medsos, uji materi UU Penyiaran untuk kesetaraan dan tanggung jawab moral bangsa," kata Corporate Legal Director MNC Group Christophorus Taufik dalam keterangan tertulis MNC Group, Jumat (28/8).

(yld/asp)