.webp)
Menko Polhukam Mahfud Md menyindir Gubernur Anies Baswedan terkait tata kata dalam PSBB total. Sekjen PAN Eddy Soeparno menyoroti perihal strategi komunikasi.
"Setiap pejabat publik memiliki tanggung jawab untuk memberikan informasi yang akurat, informasi yang benar, dan informasi yang bisa diterima secara baik oleh publik," kata Eddy kepada wartawan pada Senin (14/9/2020).
Eddy meminta setiap pejabat publik memiliki strategi komunikasi yang baik. Menurutnya, perlu ada diskusi di antara para pemangku kepentingan sebelum mengumumkan keputusan yang berdampak ke masyarakat.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kami minta dalam hal ini agar setiap pejabat publik menformulasikan strategi komunikasinya secara baik. Berdiskusi berdialog dengan para pemangku kepentingan sebelum menyampaikan sebuah pengumuman yang memiliki dampak yang luas terhadap masyarakat," ujar Eddy.
Lebih lanjut, Eddy menekankan agar pejabat publik tidak memberikan pernyataan yang membuat bingung masyarakat. Seharusnya, seorang pejabat publik memberikan pengumuman yang tidak menimbulkan kepanikan.
"Dalam hal ini pernyataan dari seorang pejabat publik itu tidak boleh memberikan dampak yang membingungkan atau justru membawa panik masyarakat. Justru yang dibawa adalah pesan yang menjelaskan sesuatu sejelas-jelasnya agar masyarakat maklum dan paham," ujar Eddy.
"Nah ini saya kira mungkin kepada strategi komunikasi secara internal dibahas secara baik-baik, secara eksternal memberikan kepastian dan kejelasan. Jangan memberikan berdampak kebingungan, apalagi kepanikan," imbuhnya.
Diketahui, Menko Polhukam Mahfud Md angkat bicara soal anggapan anjloknya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) disebabkan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang mengumumkan PSBB kembali ke tahap awal. Mahfud menilai tidak ada yang salah dari pengumuman tersebut dan itu sekadar tata kata.
"Sebenarnya cuma kata istilah PSBB total seakan-akan baru dan secara ekonomi mengejutkan. Menurut para ahli, kemarin itu hanya beberapa jam pagi-pagi jam 11.00 negara sudah rugi Rp 300 triliun atau Rp 297 triliun hanya sebentar karena pengumuman itu, padahal sebenarnya itu kan perubahan kebijakan, wong sebelumnya juga PSBB mengatakan bioskop akan dibuka, tempat hiburan, dan lain-lain kan hanya seperti itu, cuma ini karena ini tata kata, bukan tata negara," kata Mahfud dalam diskusi daring Kelompok Studi Demokrasi Indonesia (KSDI) bertajuk 'Evaluasi 6 Bulan dan Proyeksi 1 Tahun Penanganan COVID-19 di Indonesia', Sabtu (12/9).
"Ya akibatnya kacau kayak begitu. Apa coba salahnya memang dia melakukan itu, coba besok dilihat saja, nggak ada masalah, lihat apa yang ditutup ini, tapi kemudian dinarasikan seakan-seakan terjadi hal yang sangat gawat tapi ya gitu juga, tidak ada masalahnya," tambahnya.
Tonton video 'Mahfud soal Pengumuman PSBB DKI: Karena Tata Kata, Negara Rugi Rp 297 T':
