Gerindra: Sebagian Besar Negara Maju Tak Larang Isolasi Mandiri

Eva Safitri - detikNews
Senin, 14 Sep 2020 10:11 WIB
Habiburokhman (Dok. Pribadi).
Habiburokhman (Dok. Pribadi)
Jakarta -

Partai Gerindra menilai Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bermaksud baik terkait PSBB ketat. Namun, Gerindra meminta pelaksanaan PSBB Jakarta ketat harus maksimal.

"Maksud dari narasi 'rem darurat' Pak Anies tentu baik, yakni agar ada efek kejut bagi masyarakat untuk tidak mengabaikan bahaya COVID-19," kata juru bicara Gerindra Habiburokhman kepada wartawan, Senin (14/9/2020).

"Namun demikian, yang terpenting adalah pelaksanaan benar-benar harus maksimal dan evaluatif sampai detailing-nya," lanjutnya.

Habiburokhman mengatakan saat ini kebijakan dengan meniadakan ganjil-genap sudah baik. Namun, catatan lain, dia meminta Anies mengkaji pelarangan isolasi mandiri di rumah.

"Pak Anies sudah bagus menghentikan ganjil-genap karena berdasar evaluasi kebijakan tersebut justru meningkatkan jumlah penderita," ucapnya.

Habiburokhman menyebut tak ada negara maju yang melakukan kebijakan itu. Menurutnya, kebijakan itu malah akan membebani tenaga kesehatan yang akan kewalahan.

"Saat ini yang perlu kita cermati adalah soal OTG yang dilarang isolasi mandiri. Sebagian besar negara maju tidak menerapkan kebijakan tersebut karena akan menyedot SDM nakes yang luar biasa besar dan akhirnya susah menanggulangi pasien yang dengan gejala serius. Hal lain patut diantisipasi adalah orang justru tidak berani melakukan tes karena takut dipaksa isolasi di RS," ujarnya.

Dia mengingatkan Anies terus mengevaluasi kebijakan yang diambil. Habiburokhman mengatakan jangan sampai rem darurat menjadi rem blong.

"Tapi kami yakin Pak Anies akan terus menerima masukan daru masyarakat, jangan sampai rem darurat jadi rem blong," tuturnya.

Sebelumnya, Menko Polhukam Mahfud Md angkat bicara soal anggapan anjloknya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) disebabkan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang mengumumkan PSBB kembali ke tahap awal. Mahfud menilai tidak ada yang salah dari pengumuman tersebut dan itu sekadar tata kata.

"Sebenarnya cuma kata istilah PSBB total seakan-akan baru dan secara ekonomi mengejutkan. Menurut para ahli, kemarin itu hanya beberapa jam pagi-pagi jam 11.00 negara sudah rugi Rp 300 triliun atau Rp 297 triliun hanya sebentar karena pengumuman itu, padahal sebenarnya itu kan perubahan kebijakan, wong sebelumnya juga PSBB mengatakan bioskop akan dibuka, tempat hiburan, dan lain-lain kan hanya seperti itu, cuma ini karena ini tata kata, bukan tata negara," kata Mahfud dalam diskusi daring Kelompok Studi Demokrasi Indonesia (KSDI) bertajuk 'Evaluasi 6 Bulan dan Proyeksi 1 Tahun Penanganan COVID-19 di Indonesia', Sabtu (12/9).

(eva/gbr)