PSBB Ketat Jakarta, Pangdam Jaya: Petugas Akan Masuk Perkantoran

Luqman Nurhadi Arunanta - detikNews
Senin, 14 Sep 2020 10:21 WIB
Pangdam Jaya, Mayjen TNI Dudung Abdurachman
Pangdam Jaya, Mayjen TNI Dudung Abdurachman (Sachril/detikcom)
Jakarta -

Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurachman mengatakan, selama PSBB Jakarta ketat, pengerahan pasukan pembantu penegakan protokol COVID-19 berbasis komunitas atau ormas akan difokuskan ke kawasan perkantoran. Dudung menyatakan petugas keamanan bakal masuk ke perkantoran-perkantoran.

"Titik berat karena peningkatan COVID-19 ini rata-rata itu para pegawai swasta di perkantoran mungkin sama-sama melaksanakan tugas sehingga di tempat yang sama AC begitu tajam, ini yang banyak meningkat. Makanya petugas-petugas akan masuk ke perkantoran-perkantoran untuk memberikan peringatan," kata Dudung di Lapangan JI-Expo Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin (14/9/2020).

Dudung menjelaskan petugas yang mengawasi perkantoran tetap harus mendapatkan izin dari pemilik kantor. Nantinya, mereka akan datang untuk mengingatkan soal protokol COVID-19.

"Namun tentunya harus izin ke pemilik dan mengingatkan agar menggunakan masker, cuci tangan, dan sebagainya," jelas Dudung.

Dudung menyebut tidak ada perbedaan pengawasan antara PSBB masa transisi dan PSBB total saat ini. Akan tetapi, Dudung menyatakan petugas kali ini lebih bertindak persuasif dan humanis.

"Saya rasa sama, cuma dalam penegakan agar persuasif, humanis karena dengan diberlakukan PSBB pasti rasa trauma masih ada sehingga bagaimana kita menyampaikan ke masyarakat ini untuk kepentingan bersama dan di DKI," ujar Pangdam Jaya.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan kapasitas perkantoran di DKI Jakarta, baik pemerintah maupun swasta, untuk dua pekan ke depan diatur sebesar 25 persen. Bilamana ditemukan ada kasus positif virus Corona baru (COVID-19), gedung perkantoran itu akan ditutup setidaknya selama tiga hari.

"Adapun terkait dengan kantor pemerintahan, sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di zona dengan risiko tinggi, dibolehkan beroperasi dengan maksimal 25 persen dari pegawai. Jakarta dua pekan ke depan akan beroperasi dalam status mengizinkan ASN 25 persen sesuai dengan peraturan MenPAN-RB," ujar Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam konferensi pers secara virtual dari Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Minggu (13/9).

Tonton video 'Pembatasan Kerumunan PSBB Tidak Boleh Lebih dari 5 Orang':

[Gambas:Video 20detik]



(gbr/gbr)