Round-Up

Pesan Rem-Gas Tanpa 'Rem Mendadak dan Gas Pol' dari Menko PMK

Tim detikcom - detikNews
Senin, 14 Sep 2020 07:31 WIB
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy hadiri rapat kerja bersama Komisi X DPR RI. Raker itu salah satunya membahas anggaran Kemendikbud.
Foto: Menko PMK Muhadjir Effendy (Lamhot Aritonang/detikcom)
Jakarta -

Menko PMK Muhadjir Effendy memberikan pesan untuk kepala daerah dalam penanganan Corona (COVID-19). Pesan itu berupa nasihat agar seluruh kepala daerah pandai menjalankan mesin ekonomi di daerah masing-masing.

"Ekonomi ini harus ada rem dan gasnya, yang penting jangan rem mendadak dan jangan juga gas pol. Gubernur harus pandai-pandai, jangan sampai menangani COVID-19 tetapi ekonomi bermasalah," kata Muhadjir di acara 'Sinergitas Muhammadiyah dan Pemerintah Menghadapi Pandemi COVID-19' di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU), Medan, Sumut, Sabtu (12/9).

Muhadjir juga mengingatkan agar masyarakat Sumut peduli dengan protokol kesehatan. Muhadjir meminta semua unsur elemen mengawasi ketat penggunaan masker.

"Yang paling mendesak adalah kampanye sadar memakai masker karena saya lihat di Sumut ini kesadaran penduduk memakai masker masih rendah, perlu ditingkatkan," ujarnya.

Muhadjir menyebut pemerintah saat ini tengah berupaya membangun kesadaran masyarakat dalam menjalankan protokol kesehatan dimulai dari memakai masker. Setelah itu akan dilanjutkan dengan kampanye jaga jarak, cuci tangan, dan menghindari kerumunan.

"Itu bertahap, tapi pakai masker ini merupakan prasyarat dari protokol yang lain. Kita akan gencarkan terus kampanye pakai masker ini dan saya mohon dukungan semua pihak, termasuk Muhammadiyah dan pemerintah Sumut," ungkap Muhadjir.

Namun, di samping itu, menurutnya, pemerintah juga tengah berupaya menekan angka kematian atau fatalitas akibat COVID-19. Caranya dengan memberikan bantuan fasilitas alat kesehatan (alkes), seperti alat polymerase chain reaction (PCR) serta ventilator untuk beberapa RS yang menangani pasien COVID-19.

Istilah kata 'rem' ini juga pernah dipakai oleh Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan saat mengumumkan DKI akan kembali menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Rem darurat yang ditarik Anies ini diartikan dengan kembalinya PSBB dengan pengetatan.

Langkah ini diambil Anies berdasar data-data yang menunjukkan kondisi Jakarta kian mengkhawatirkan. Kondisi pelik yang pertama yakni angka kematian di DKI akibat Corona terus naik. Lalu keterpakaian tempat tidur isolasi, lalu keterpakaian ICU khusus COVID.

"Maka dengan melihat kedaruratan ini, maka tidak ada banyak pilihan bagi Jakarta kecuali menarik rem darurat sesegera mungkin," kata Anies di Balai Kota Jakarta, Rabu (9/9).

Simak juga video 'Penjelasan Lengkap Anies Baswedan Terkait PSBB DKI':

[Gambas:Video 20detik]



Selanjutnya
Halaman
1 2