Rapat Paripurna DPR Dihujani Interupsi Soal Impor Beras

Jakarta - Hujan interupsi soal impor beras mewarnai Rapat Paripurna DPR. Mayoritas fraksi di DPR menolak rencana impor beras yang dinilai akan merugikan petani.Anggota DPR dari FPKS Tamsil Linrung minta DPR menolak impor beras karena stok beras nasional masih mencukupi. Anggota DPR dari FPPP Epiardi Asda juga menyampaikan interupsi yang sama."Impor beras harus dihentikan karena rencana itu tidak mendapat izin dari Dewan Ketahanan Pangan Nasional," kata Asda dalam Rapat Paripurna DPR untuk pembukaan masa sidang ke-3 tahun 2005-2006 di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (12/1/2006).Drajat Wibowo dari FPAN, dalam interupsinya menyatakan, DPR perlu mengambil langkah cepat dalam menyikapi impor beras. Menurut Drajat, jika melalui prosedur yang ada, yaitu melalui Badan Musyawarah (Bamus), maka sikap DPR akan terlambat."Jika lewat Bamus baru selesai awal Februari, padahal impor beras sampai di Indonesia akhir Januari," kata Drajat.Drajat mengusulkan agar DPR membuka tradisi baru, yaitu membahas isu-isu aktual yang berkaitan dengan rakyat dalam Rapat Paripurna.Selain itu juga diusulkan perlunya dipikirkan pemberian sanksi kepada pemerintah yang tidak memperhatikan suara DPR. Sanksi itu misalnya tidak dibahasnya realisasi anggaran departemen yang tidak mengikuti aspirasi DPR.Interupsi juga disampaikan anggota DPR dari FPDIP Hasto Kristianto dan Aryo Bimo. Bagi FPDIP, impor beras lebih menuruti kehendak para pedagang. Sebab pada Januari hasil panen petani akan dijadikan produksi beras sebanyak 1,5 juta ton dan Februari sebanyak 3,5 juta ton. "Impor beras terlalu cepat dan mematikan petani," kata Hasto. (iy/)