Pemerintah Pusat-3 Gubernur Rapat Bahas PSBB hingga Penanganan Corona

Tim detikcom - detikNews
Sabtu, 12 Sep 2020 18:40 WIB
Ketua Gugus Tugas Nasional Percepatan Penanganan COVID-19 Letjen TNI Doni Monardo (kiri), Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (kedua kanan), Menko PMK Muhadjir Effendy (kanan) dan Menkeu Sri Mulyani (kedua kiri) mengikuti rapat kabinet terbatas yang dipimpin Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (13/7/2020). Rapat tersebut membahas mengenai percepatan penanganan dampak pandemi COVID-19. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/Pool/wsj.
Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Doni Monardo. (Foto: ANTARA FOTO/SIGID KURNIAWAN)
Jakarta -

Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional menggelar rapat bersama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jabar Ridwan Kamil, dan Gubernur Banten Wahidin Halim. Rapat membahas PSBB hingga penanganan virus Corona.

Digelarnya rapat koordinasi antara pemerintah pusat dengan tiga gubernur disampaikan Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Doni Monardo. Rapat koordinasi berlangsung sore ini.

"Mohon maaf karena seyogianya acara dimulai pukul 17.00 WIB. Namun, karena baru selesai melaksanakan rapat koordinasi dengan Bapak Menko Perekonomian selaku Ketua Komite, menko lainnya sebagai anggota komite bersama Gubernur DKI Bapak Anies Baswedan dan Bapak Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil beserta Gubernur Banten dan para menteri lainnya, sehingga acara tertunda sekitar 1,5 jam," ujar Doni dalam konferensi pers yang disiarkan saluran YouTube BNPB, Sabtu (12/9/2020).

Doni mengatakan rapat mengenai keputusan PSBB DKI Jakarta masih dibahas oleh Pemprov DKI dan Satuan Tugas Penanganan COVID-19. Rapat berlangsung dari saat ini hingga esok hari. Keputusan akhir akan diambil.

"Malam ini sampai besok pagi, sehingga pengumuman yang disampaikan ke masyarakat ada sebuah kepastian, harmonisasi antara kepentingan pusat dan daerah," kata Doni.

Doni menegaskan pemerintah mengutamakan kesehatan masyarakat. Saat ini memang belum ada kepastian apakah DKI akan menerapkan PSBB atau tidak. Pemerintah pusat lebih menginginkan pembatasan sosial berskala mikro dan komunitas (PSBMK).

Sebelumnya, Anies mengatakan akan menggelar rapat dengan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Rapat itu akan membahas sistem kerja perkantoran selama masa PSBB total, yang akan dimulai 14 September.

"Sesuai rencana insyaallah mulai Senin (14/9) akan dilakukan pengetatan, dan untuk menghormati permintaan Bapak Menko Perekonomian (Airlangga Hartarto), sebagai Ketua Satgas, detail pembatasan terkait dengan perkantoran akan dibahas besok," kata Anies kepada wartawan di Balai Kota, Jakarta Pusat, Jumat (11/9).

(dkp/idh)