PSBB Jakarta Vs PSBM, Mana yang Lebih Efektif?

Tim detikcom - detikNews
Sabtu, 12 Sep 2020 13:17 WIB
Woman wearing pollution mask while using mobile phone. Young female is looking away while standing on street. She is in city at night.
Foto: Getty Images/izusek/PSBB Jakarta VS PSBM, Mana yang Lebih Efektif?
Jakarta -

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan memberlakukan lagi pembatasan sosial berskala besar (PSBB) total mulai 14 September nanti. Namun pemerintah pusat menyampaikan wacana soal pembatasan sosial berskala mikro dan komunitas (PSBMK).

Dalam PSBB Jakarta, Anies meminta perkantoran menerapkan work from home (WFH). Sementara itu, Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto meminta Pemprov DKI Jakarta mengizinkan perkantoran tetap beroperasi dengan menerapkan pembagian pekerja. Caranya dengan memperbolehkan 50 persen pekerja bisa tetap bekerja di kantor saat PSBB Jakarta diperketat.

Adapun Satgas COVID-19 menyarankan Pemprov DKI menerapkan pembatasan sosial berskala mikro (PSBM). Juru bicara Satgas COVID-19 Wiku Adisasmito mengatakan pelaksanaan PSBM dapat dilakukan pada tingkat kecamatan hingga rukun tetangga (RT).

"Nah, jadi misalkan klaster, misalkan ada kasus klasternya pabrik dan itu di kecamatan tertentu, sudah, di situ saja, nggak usah ke mana-mana. Maksudnya mikro itu, itu, biar cepat selesai, nggak kena yang lainnya, lainnya nggak ada masalah, nggak usah ikut," ujarnya. Presiden Jokowi juga menilai PSBM lebih efektif.

PSBB Jakarta pernah diterapkan pada 10 April 2020. Kebijakan ini terus diperpanjang. Lalu Anies menetapkan PSBB transisi fase I sejak 5 Juni 2020. Masa transisi ini terus diperpanjang hingga yang kelima kalinya berlaku 28 Agustus 2020 hingga 10 September 2020.

Untuk perbandingan, berikut PSBB total yang berlaku 10 April 2010 hingga 23 April lalu dengan PSBM:

Anies menetapkan PSBB Jakarta berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2020. Peraturan yang berlaku hingga 23 April 2020 dan diperpanjang itu disetujui Menkes pada Senin (6/4/2020).

Berikut aturan-aturan selama PSBB Jakarta:

A. Kantor Wajib WFH

Kantor wajib melakukan kegiatan bekerja di rumah atau work from home (WFH). Namun tak semua kantor dilakukan pembatasan. Kantor tersebut yakni:

1. Kantor instansi pemerintah baik pusat maupun daerah
2. Kantor perwakilan diplomatik dan organisasi internasional
3. Badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah
4. Dunia usaha sektor swasta, yang bergerak dalam bidang:

a. Kesehatan
b. Bahan pangan makanan dan minuman
c. Energi
d. Komunikasi dan teknologi informasi
e. Keuangan
f. Logistik
g. Perhotelan
h. Konstruksi
i. Industri strategis
j. Pelayanan dasar dan utilitas publik, serta industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional atau objek tertentu
k. Sektor swasta yang melayani kebutuhan sehari-hari

5. Organisasi sosial kemasyarakatan yang bergerak di bidang sosial terkait kebencanaan terkait dengan penanganan COVID-19

B. Kegiatan Belajar dari Rumah

PSBB Jakarta menerapkan kegiatan belajar mengajar di sekolah ditiadakan. Kegiatan belajar-mengajar dilakukan dari rumah dengan sistem daring.

C. Pembatasan Transportasi Umum

Selama PSBB Jakarta, transportasi umum dibatasi. Jam operasional dari pukul 06.00-18.00 WIB. Untuk jumlah penumpang juga dibatasi 50 persen.

D. Ojek Online Dilarang Angkut Penumpang

Ojek tidak bisa digunakan untuk mengangkut penumpang selama masa pembatasan sosial berskala besar. Ojek hanya diperbolehkan untuk mengangkut barang. Layanan pesan antar juga diperbolehkan.

E. Tempat Hiburan Tutup

Tempat hiburan swasta ditutup selama PSBB Jakarta. Begitu juga dengan fasilitas umum milik Pemprov DKI Jakarta.

F. Tempat Ibadah Ditutup

Pemprov DKI menutup tempat ibadah selama PSBB Jakarta. Warga melakukan ibadah di rumah masing-masing.

G. Dilarang Lakukan Resepsi

Pemprov DKI melarang adanya resepsi pernikahan selama masa PSBB. Warga hanya diizinkan menggelar akad nikah di Kantor Urusan Agama (KUA). Pemprov DKI juga melarang perayaan sunatan atau khitanan. Namun prosesi khitanan tetap diizinkan.

H. Olahraga Hanya Boleh di Sekitar Rumah

Olahraga menjadi salah satu aktivitas yang dikecualikan dalam pembatasan tempat atau fasilitas umum saat PSBB diterapkan. Namun, olahraga itu harus dilakukan secara mandiri dan hanya di sekitar rumah.

I. Larang Makan di Restoran, Harus Dibawa Pulang

Masyarakat tidak boleh makan di restoran atau warung makan menjadi salah satu poin yang diatur dalam PSBB. Pembeli harus membawa pulang atau diantarkan ke kediamannya.

J. Hotel di Jakarta Harus Mau Terima Tamu Isolasi Diri

Pergub 33/2020 tentang PSBB dalam Penanganan Corona di DKI mengatur industri perhotelan. Mereka wajib menerima tamu yang melakukan isolasi diri. Karyawan hotel juga harus memakai masker dan sarung tangan.

K. Kapasitas Mobil Pribadi 50 Persen

Jumlah penumpang dari mobil pribadi adalah 50 persen dari kapasitas maksimalnya. Kendaraan pribadi hanya boleh digunakan hanya untuk memenuhi kebutuhan pokok.

L. Sanksi

Peraturan PSBB memberikan sanksi bagi warga yang melanggar. Sanksinya yakni maksimal 1 tahun penjara dan denda Rp 100 juta.

Itulah PSBB Jakarta yang berlaku pada 10 April lalu. Sedangkan PSBB Jakarta yang akan berlaku 14 September menurut Anies akan ada perbedaan aturan dengan PSBB di awal pandemi. Salah satunya tempat ibadah lokal yang nantinya masih dibuka. Di PSBB awal pandemi, Anies menutup semua tempat ibadah tanpa kecuali.⁣


Berikut tentang PSBM:

Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil pada 17 Juni 2020 lalu pernah mengeluarkan aturan terkait PSBM. Dalam Pergub Jawa Barat Nomor 48 Tahun 2020, PSBM adalah pembatasan sosial pada skala mikro, dapat berupa desa, kelurahan, dusun, rukun warga (RW), rukun tetangga (RT), atau cakupan yang lebih kecil berdasarkan persebaran hasil pelacakan kontak kasus positif COVID-19.

Dalam aturan tersebut disebut kriteria penetapan PSBM adalah pada lokasi skala mikro:
a. ditemukan penambahan positif baru secara signifikan;
b. terjadi penyebaran kasus positif melalui transmisi lokal;
c. terdapat kasus COVID-19 yang belum stabil;
d. terdapat masyarakat dengan aktivitas rentan penyebaran COVID-19;
e. terdapat wilayah pemukiman atau perumahan yang rentan penyebaran COVID-19;
f. adanya keterbatasan kemampuan upaya deteksi dini melalui pemeriksaan rapid diagnostic test (RDT) dan polymerase chain reaction (PCR); dan
g. adanya keterbatasan sumber daya daerah dalam penanganan COVID-19.

Pada tahapan pelaksanaan pada lokasi PSBM diadakan pemeriksaan uji COVID-19 dengan menggunakan PCR, sterilisasi lokasi, pemeriksaan dan pelayanan kesehatan, dan dilakukan isolasi di rumah sakit atau mandiri yang dilengkapi dengan layanan kesehatan.

Bagi kawasan yang diberlakukan PSBM juga diberikan pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan pangan dan stimulus ekonomi keluarga. Warga di lokasi PSBM diawasi secara ketat dan tidak bisa leluasa keluar-masuk selama periode 14 hari.

Warga yang ingin keluar atau masuk wajib meminta surat pengantar pada tim pelaksana PSBM di wilayah yang bersangkutan, dalam hal ini adalah gugus tugas di tingkat kabupaten/kota. Selain itu, orang dari luar kawasan PSBM tidak diperkenankan masuk.

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi juga mendorong Anies Baswedan memberlakukan PSBM. Prasetio mengatakan pembatasan yang lebih ketat saat ini dinilai lebih penting.

Prasetio meminta Pemprov DKI memetakan wilayah zona merah hingga tingkat RT. Dengan begitu, pengendalian dapat dilakukan secara lebih detail. Prasetio juga meminta Pemprov DKI terus bersinergi dengan TNI-Polri dalam pengawasan wilayah zona merah tersebut.

Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta tidak setuju jika Pemprov DKI menerapkan PSBM yang disarankan oleh Satgas Penanganan COVID-19. PKS menilai PSBM hanya efektif jika berlaku di wilayah yang tak padat penduduk seperti kompleks perumahan.

Menurut Abdul, justru wilayah yang saat ini menjadi klaster penyebaran adalah wilayah yang padat penduduk, sehingga dia ragu PSBM berjalan efektif di Jakarta.

(nwy/pal)