Pandangan PSI soal Rencana Pelarangan Iklan Kampanye di Medsos

Sudrajat - detikNews
Jumat, 11 Sep 2020 22:01 WIB
Jari tinta coblos. Ari Saputra/Ilustrasi/detikcom
Ilustrasi (Ari Saputra/detikcom)
Jakarta -

KPU berencana melarang iklan kampanye Pilkada di media sosial. Rencana ini menuai penolakan.

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) meminta larangan iklan kampanye di media sosial Pilkada 2020 dihapuskan. Iklan di media sosial dinilai tetap perlu untuk mencegah Pilkada jadi klaster Corona.

"PSI mengapresiasi KPU yang terus bekerja keras untuk menyukseskan Pilkada Desember 2020 di tengah pandemi COVID 19. Untuk itu, PSI meminta iklan kampanye di media sosial tetap dapat dilakukan, sebagai salah satu upaya mengurangi dan mencegah penyebaran COVID 19 di saat kampanye Pilkada 2020," kata Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia PSI Isyana Bagoes Oka keterangan tertulis, Jumat (11/9/2020). Isyana mengikuti uji publik tersebut secara virtual.

Aturan yang dibahas di uji publik adalah Rancangan Peraturan KPU (PKPU) tentang perubahan atas PKPU No 4/2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur/Wagub, Bupati/Wabup dan atau Walikota/Wakil Walikota, Jumat, 11 September 2020.

Hal ini disampaikan menanggapi Pasal 47 ayat 5 dalam Rancangan Peraturan KPU (PKPU) No 4/2017 yang mencantumkan larangan beriklan di media sosial dalam kampanye Pilkada 2020. Pasal 47 ayat 5 tersebut berbunyi: "Partai Politik atau Gabungan Partai Politik , Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye dilarang memasang Iklan Kampanye di Media Sosial.'

Menurut Isyana, penggunaan cara-cara kampanye yang berbeda dan tetap menekankan protokol kesehatan menjadi sangat penting dalam kondisi sekarang ini, salah satunya dengan menggunakan teknologi informasi.

"Penggunaan media sosial untuk melakukan iklan kampanye bisa menjadi alternatif yang efektif. Seharusnya kita gunakan juga secara positif untuk sarana kampanye," kata Isyana.

Sebelumnya diberitakan, rencana melarang iklan kampanye Pilkada di media sosial ini diungkapkan oleh Komisioner KPU I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi saat uji publik.

"Partai politik atau gabungan partai politik, pasangan calon dan/atau tim kampanye dilarang memasang iklan Kampanye di Media Sosial," katanya.

Selain itu, KPU juga akan mengatur tentang mekanisme kampanye virtual di dalam perubahan Pasal 37 ayat 1 dan 3 PKPU 4/2017. KPU menambahkan ketentuan mekanisme pertemuan terbatas dan pertemuan tatap muka yang dapat dilakukan melalui media daring.

Berikut ini bunyi perubahan Pasal 37:

Pasal 37
(1) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye melaksanakan pertemuan terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat
(2) huruf a, di dalam ruangan, gedung tertutup atau pertemuan virtual melalui media daring.
(3) Undangan kepada peserta harus memuat informasi mengenai hari, tanggal, jam, tempat kegiatan, nama pembicara, penanggung jawab dan/atau tautan.

(jat/fjp)