Plt Gubernur Aceh Diinterpelasi, Pemprov: Pemerintah Sudah Sesuai Aturan

Agus Setyadi - detikNews
Jumat, 11 Sep 2020 20:54 WIB
Biro Humas dan Protokol Setda Aceh Muhammad Iswanto
Biro Humas dan Protokol Setda Aceh Muhammad Iswanto (dok. istimewa)
Banda Aceh -

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) sepakat menggunakan hak interpelasi terhadap Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah. Pemerintah Provinsi (Pemprov) buka suara terkait hak interpelasi tersebut.

"Pemerintah Aceh sangat menghormati penyampaian hak interpelasi yang diajukan oleh sebagian anggota DPRA karena hal tersebut merupakan hak kelembagaan DPRA," kata Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Aceh Muhammad Iswanto dalam keterangan tertulis, Jumat (11/9/2020).

Iswanto mengatakan pandangan DPRA dalam interpelasi tersebut menjadi bahan legislatif untuk pelaksanaan fungsi pengawasan. Sedangkan untuk Plt gubernur menjadi bahan dalam penetapan pelaksanaan kebijakan.

"Jika ketidakhadiran Plt gubernur menjadi alasan teman-teman di DPRA untuk mengajukan hak interpelasi, maka dapat kami jelaskan, bahwa Pemerintah Aceh sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang menyebutkan bahwa jika berhalangan hadir, maka kepala daerah, dalam hal ini Pak Nova Iriansyah selaku Plt Gubernur Aceh, dapat diwakili oleh pejabat lainnya," jelas Iswanto.

Iswanto memberikan penjelasan terkait beberapa hal yang menjadi alasan DPR Aceh melakukan interpelasi. Dia menyebut pembahasan KUA-PPAS dan MoU proyek multiyears yang dilakukan Pemerintah Aceh juga sudah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sudah ditandatangani empat pimpinan DPRA periode 2014-2019.

"Pembahasan KUA PPAS dan MoU Proyek tahun jamak sudah sesuai peraturan yang ada. Baik proses pembahasan maupun limit atau batas waktu yang diatur dalam UU 23/2014, PP 12/2018, PP 12/2019 dan Permendagri Nomor 64/2020," ujar Iswanto.

"Empat pimpinan DPRA periode 2014-2019 sudah menandatanganinya sehingga secara keseluruhan telah memenuhi syarat subjektif dan objektif perjanjian. Apalagi dalam sebuah perjanjian tidak dikenal pembatalan sepihak, baik melalui paripurna maupun bukan paripurna," sambungnya.

Sementara itu, untuk rancangan qanun (Raqan) Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) tahun 2019 yang dipertanyakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, Iswanto juga memberi penjelasan. Menurutnya, tidak benar Pemerintah Aceh tidak pernah menyerahkan Raqan ke DPRA.

Iswanto menyebut Pemerintah Aceh telah menyerahkan Raqan tersebut pada 13 Juli lalu melalui surat Gubernur Aceh nomor 90/9853 perihal penyampaian Rancangan Qanun Pertanggungjawaban APBA tahun 2019. Pihak legislatif, jelasnya, sudah mengundang Pemprov Aceh ke rapat paripurna yang dihadiri Sekda Taqwallah mewakili Nova.

Selanjutnya
Halaman
1 2