Kata Anggota DPR Dapil Jakarta Soal PSBB: PDIP Mengkritik, PKS Nilai Tepat

Nur Azizah Rizki Astuti, Rahel Narda Chaterine - detikNews
Jumat, 11 Sep 2020 10:11 WIB
Pemprov DKI Jakarta kembali terapkan PSBB ketat guna tekan kasus COVID-19 di Ibu Kota. Lalu, bagaimana nasib para pegawai di Jakarta bila PSBB ketat diterapkan?
Foto: Rifkianto Nugroho
Jakarta -

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kembali menetapkan status PSBB total di Ibu Kota. Anggota DPR F-PDIP tak setuju. Sementara Anggota DPR F-PKS menilai keputusan Anies tepat.

"Penerapan PSBB kembali secara sepihak oleh Gubernur DKI Jakarta akan menghilangkan roh kota metropolitan Jakarta menjadi kota 'Zombie', kota metropolitan tanpa roh metropolis. Atau mungkin Jakarta sedang dipimpin zombie yang kerja dengan kata tanpa aksi nyata alias NATO (No Action Talk Only)," kata Masinton dalam keterangannya pada Jumat (11/9/2020).

Masinton menganggap penerapan PSBB itu bukan ditujukan untuk menarik tuas rem darurat. Namun, untuk men-zombie-kan kehidupan kota Jakarta.

"Bagi warga Jakarta penerapan PSBB yang akan diberlakukan Senin ini bukan lagi menarik tuas rem darurat tapi rudal NATO yang men-zombie-kan kehidupan kota Jakarta," ujarnya.

Anggota DPR RI dari daerah pemilihan Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, dan luar negeri ini mengaku mendapat banyak aspirasi masyarakat Jakarta yang kecewa atas keputusan tersebut. Menurutnya, keputusan itu meresahkan masyarakat yang berpenghasilan menengah ke bawah.

"Keputusan Gubernur DKI Jakarta memberlakukan kembali PSBB di Jakarta untuk fase yang keempat kali ini sangat meresahkan warga Jakarta, khususnya masyarakat kecil yang selama ini hidup dari sektor informal dan berpenghasilan pas-pasan. Serta anak-anak muda produktif dan kreatif. Bahkan para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM)," ungkap Masinton.

Masinton PasaribuMasinton Pasaribu. Foto: Ari Saputra

Masinton juga menilai kebijakan PSBB total ini sebagai kegagalan pemerintah provinsi DKI Jakarta guna menangani penyebaran COVID-19. Menurutnya, seharusnya Pemprov DKI Jakarta proaktif melakukan aksi nyata penerapan pembatasan sosial berskala mikro (PSBM) sejak bulan Juni hingga Agustus lalu.

"Seharusnya pada masa PSBB transisi sejak bulan Juni hingga Agustus lalu Pemprov DKI Jakarta proaktif melakukan aksi nyata dengan penerapan pembatasan sosial berskala mikro (PSBM) di wilayah permukiman warga maupun pasar yang ditemukan klaster penyebaran virus Covid19," imbuhnya.

PKS Bicara Soal Fasilitas Kesehatan

Anggota Komisi IX DPR F-PKS Kurniasih Mufidayati membela Anies. Mufida mengatakan ketersediaan fasilitas kesehatan di rumah sakit akan penuh jika pasien terus bertambah. Ia juga mengungkap ICU di sejumlah rumah sakit di Jakarta selalu penuh beberapa waktu terakhir.

Untuk diketahui, Anies memprediksi tempat tidur isolasi pasien Corona akan penuh pada 17 September nanti jika penularan Corona tidak dapat direm. Sementara, Menkominfo Airlangga Hartarto menyebut tidak ada kapasitas kesehatan yang terbatas.

"Pada satu titik, jika pasien terus bertambah dan kebutuhan ICU juga bertambah, pasti akan mengalami situasi penuh. Jakarta, hampir setiap hari kami membantu pasien mendapatkan ruang ICU. ICU RSU dan RSUD selalu full beberapa (waktu) terakhir ini," kata Mufida kepada wartawan, Kamis (10/9/2020).

Mufida mengaku prihatin dengan terbatasnya tenaga kesehatan dan beban kerjanya yang tinggi. Mufida meminta pemerintah bertanggung jawab memenuhi fasilitas kesehatan bagi pasien COVID-19.

"Mungkin maksudnya adalah bahwa pemerintah pusat harus bertanggung jawab atas pemenuhan kapasitas kesehatan di Indonesia dalam melayani pasien COVID-19," ujarnya bicara dalam konteks menanggapi pernyataan Airlangga pelayanan kesehatan di Jakarta tak terbatas.

Wakil rakyat dari dapil yang sama dengan Masinton itu mendukung kebijakan Anies menarik rem darurat dan memberlakukan kembali PSBB total. Menurutnya, kondisi COVID-19 di Ibu Kota sudah mengkhawatirkan.

"Saya support (PSBB total), karena DKI sudah pada titik sangat mengkhawatirkan. Saya dari dapil DKI Jakarta sangat melihat situasi di grass root," ungkapnya.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kembali menetapkan status PSBB total di Ibu Kota. Anggota DPR F-PDIP tak setuju. Sementara Anggota DPR F-PKS menilai keputusan Anies tepat.Kurniasih Mufidayati. (fraksi.pks.id) Foto: dok. fraksi.pks.id

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan tempat tidur isolasi Corona diprediksi akan penuh pada 17 September nanti. Hal itu terjadi bila penularan virus Corona (COVID-19) tak dapat direm.

Anies mengatakan pihaknya telah melakukan pengolahan data dan didapat proyeksi kondisi tempat tidur isolasi Corona penuh dan tak bisa menampung pasien lagi.

"Bila situasi ini berjalan terus, tidak ada pengereman, maka dari data yang kita miliki, bisa dibuat proyeksi 17 September tempat tidur isolasi yang kita miliki akan penuh dan sesudah itu tidak mampu menampung pasien COVID lagi dan ini waktunya tinggal sebentar," kata Anies, Rabu (9/9).

Di sisi lain, pemerintah pusat menegaskan kapasitas kesehatan di Indonesia siap untuk melayani pasien terkait COVID-19. Pemerintah juga terus berupaya menambah kapasitas tempat tidur di rumah sakit agar sesuai dengan kebutuhan.

"Dan pemerintah menegaskan bahwa tidak ada kapasitas kesehatan yang terbatas. Pemerintah sudah mempunyai dana yang cukup dan pemerintah akan terus menambah kapasitas bed sesuai dengan kebutuhan dan meyakinkan seluruh daerah, termasuk DKI Jakarta, kapasitas pelayanan kesehatan akan terus dimaksimalkan oleh pemerintah," kata Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Airlangga Hartarto dalam konferensi pers yang disiarkan akun YouTube BNPB, Kamis (10/9).

Simak video 'Ramai Para Menteri Soroti Kebijakan PSBB Total Anies':

[Gambas:Video 20detik]



(tor/tor)