Round-Up

Peringatan Anggota Dewan ke Anies Saat PSBB Total Kembali Diberlakukan

Hestiana Dharmastuti - detikNews
Kamis, 10 Sep 2020 21:39 WIB
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (Facebook Pemprov DKI Jakarta)
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (Facebook Pemprov DKI Jakarta)
Jakarta -

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menarik rem darurat gegara tingginya kasus Corona (COVID-19) di Jakarta. Sejumlah anggota Dewan angkat suara dan memberikan catatan ke Anies.

Awalnya, Anies mengumumkan akan mengambil langkah PSBB secara total. Keputusan itu akan berlaku mulai 14 September. Anies menjelaskan bila penularan virus Corona tak dapat direm, tempat tidur isolasi Corona diprediksi akan penuh pada 17 September nanti. Kapasitas ruang perawatan Corona semakin tipis akibat lonjakan kasus sejak PSBB mulai diperlonggar.

Menanggapi keputusan Anies, beberapa anggota Dewan memberikan dukungan maupun kritik. Mereka juga memberikan catatan seputar PSBB total yang berlaku pekan depan itu.

Berikut ini warning Dewan ke Anies yang memberlakukan PSBB total di Ibu Kota:

NasDem: GOR Disulap untuk OTG Corona

Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta mendesak Anies menyiapkan tambahan fasilitas kesehatan untuk pasien COVID-19.). NasDem mengusulkan agar Gelanggang Olahraga Remaja (GOR) dialihfungsikan sementara untuk pasien Corona.

"Kami mendesak untuk segera menyiapkan tempat-tempat isolasi mandiri ukuran besar seperti di GOR, sehingga bisa mengurangi daya tampung penggunaan rumah sakit rujukan dan penularan di permukiman padat," ujar Ketua Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta Wibi Andrino dalam keterangan tertulis, Kamis (10/9/2020).

Fasilitas GOR dinilai bisa dimanfaatkan untuk menunjang kebutuhan tempat tidur isolasi pasien Corona dengan kategori orang tanpa gejala (OTG). Keberadaan GOR juga diyakini mengurangi potensi penularan Corona antara pasien dengan keluarganya, terutama bagi warga yang rumahnya tidak cukup luas untuk menjalani isolasi mandiri.

Tak hanya itu, Wibi menilai Pemprov DKI harus tetap melibatkan rumah sakit swasta sebagai mitra dalam menghadapi Corona di Ibu Kota.

Menurut dia, Pemprov DKI harus memberikan subsidi kepada rumah sakit swasta dari sisi pembiayaan pasien, terutama bagi yang tidak bekerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Wibi mendukung Pemprov DKI memutuskan menerapkan kembali PSBB total seperti awal pandemi Corona.

PPP: Jangan Ada Isu Pilpres

Sekjen PPP Arsul Sani memberi sorotan terkait komunikasi dan koordinasi Pemprov DKI Jakarta kepada pemerintah pusat dalam penanganan pandemi COVID-19.

"PPP mempersilakan kepada Pemprov DKI untuk menerapkannya kembali karena faktanya jumlah keterpaparan COVID-19 di wilayah Jabotabek memang menunjukkan kenaikan yang tinggi," kata Arsul kepada wartawan pada Kamis (10/9/2020).

Arsul meminta agar perbedaan koordinasi dan komunikasi antara Pemprov DKI Jakarta dan pemerintah pusat tidak dipertontonkan ke ruang publik. Hal ini dimaksudkan agar perbedaan kebijakan tersebut tidak dilihat publik sebagai isu politik.

Sebab, menurut Arsul, dalam penerapan PSBB sebelumnya, ada sejumlah komunikasi yang berbeda antara Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan pemerintah pusat. Menurutnya, hal itu dilihat publik sebagai persaingan politik menuju Pilpres 2024.

"Saya kira kita sama-sama melihat menjelang penetapan kebijakan PSBB yang pertama ada sejumlah komunikasi publik yang berbeda antara Gubernur DKI dengan pejabat pemerintah pusat, sehingga isunya dilihat publik sebagai persaingan politik menuju Pilpres 2024," ungkap Arsul.

Lebih lanjut Arsul mengimbau Pemprov DKI Jakarta dan pemerintah pusat saling mendengarkan. Ia tidak ingin publik menilai ada suasana persaingan di antara dua pihak tersebut.

Selain itu, Wakil Ketua MPR ini juga mengusulkan agar perbedaan yang ada antara Pemprov DKI Jakarta dan pemerintah pusat dapat diselesaikan secara tertutup, khususnya dalam penanganan COVID-19.

Selanjutnya
Halaman
1 2 3