PAN: PSBB Ketat DKI Jangan hanya 'Merumahkan' Orang, Sanksi Pelanggarnya!

Rolando Fransiscus Sihombing - detikNews
Kamis, 10 Sep 2020 20:50 WIB
Sekjen PAN Eddy Soeparno
Sekjen PAN, Eddy Soeparno (Ibnu Hariyanto/detikcom)
Jakarta -

Pemprov DKI Jakarta memutuskan akan menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) ketat kembali di tengah kondisi virus Corona yang sudah mengkhawatirkan. PAN mendukung kebijakan ini dengan catatan.

"Kami mendukung kebijakan PSBB total ini karena kapasitas kamar rumah sakit maupun ICU yang terus menipis. Kesehatan dan keselamatan warga, termasuk tenaga medis kita harus menjadi prioritas," kata Sekjen PAN, Eddy Soeparno, kepada wartawan, Kamis (10/9/2020).

Menurut Eddy, hingga vaksin Corona ditemukan, kunci pemulihan masyarakat khususnya di sektor ekonomi adalah mentaati protokol kesehatan. Bila hal itu tak dilakukan, maka pemulihan di masyarakat akan tersendat.

"Sampai dengan ditemukannya vaksin COVID, kunci pemulihan ekonomi saat ini adalah ketaatan dan kedisiplinan masyarakat dalam mentaati protokol kesehatan. Kalau tidak ada perubahan pada perilaku masyarakat untuk memakai masker, menjaga jarak dan hidup bersih, maka pergerakan ekonomi pun tak kunjung membaik," ujar Wakil Ketua Komisi VII DPR RI itu.

Oleh karena itu, PSBB ketat di Jakarta, menurut Eddy, jangan hanya 'merumahkan' warga. Tapi juga dibarengi penerapan protokol kesehatan dan pengawasan.

"PSBB total kedua ini jangan sekadar 'merumahkan' orang tapi tanpa penerapan disiplin dan protokol kesehatan. Harus ada pengawasan yang ketat dan efek jera yang memberatkan bagi siapapun pelanggarnya," ucap Eddy.

"Jika masyarakat gagal didisiplinkan, maka pembukaan ekonomi ke depan berpotensi melahirkan protokol gelombang ketiga, sehingga penyebaran COVID-19 ini tak kunjung selesai," imbuhnya.

Sebelumnya, Gubenur DKI Jakarta Anies Baswedan memutuskan menarik rem darurat Corona dan memberlakukan lagi PSBB ketat di Jakarta. PSBB ketat rencananya diaplikasikan pada 14 September.

(rfs/jbr)