Komisi II Minta Mendagri-KPU Susun Sanksi Pelanggar Protokol Corona di Pilkada

Rolando Fransiscus Sihombing - detikNews
Kamis, 10 Sep 2020 20:13 WIB
Rapat kerja Komisi II DPR
Rapat kerja Komisi II DPR. (Rolando/detikcom)
Jakarta -

Maraknya pelanggaran protokol kesehatan virus Corona (COVID-19) yang terjadi dalam tahapan Pilkada 2020 tak membuat Komisi II diam. Komisi II meminta Mendagri hingga KPU menyusun sanksi tegas bagi pelanggaran protokol kesehatan dalam tahapan Pilkada 2020.

"Melihat banyaknya pelanggaran terhadap protokol kesehatan COVID-19 dalam tahapan pendaftaran pencalonan tanggal 4-6 September 2020, Komisi II DPR RI meminta Menteri Dalam Negeri, KPU RI, Bawaslu RI, dan DKPP untuk merumuskan aturan penegakan disiplin dan sanksi hukum yang lebih tegas pada seluruh tahapan penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020 selambat-lambatnya tanggal 14 September 2020, sehingga dapat menjamin keselamatan peserta, penyelenggara pemilu, dan pemilih," kata Ketua Komisi II, Ahmad Doli Kurnia saat membacakan kesimpulan rapat, di kompleks gedung MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (10/9/2020).

Khusus kepada Mendagri Tito Karnavian, Komisi II meminta koordinasi dan pengawasan yang optimal di setiap daerah. Hal ini untuk mengantisipasi penyebaran virus Corona.

"Komisi II DPR RI meminta kepada Menteri Dalam Negeri untuk mengoptimalkan koordinasi dan pengawasan bersama Instansi terkait dan Kepala Daerah dan/atau Ketua Gugus Tugas Penanganan COVID-19 di daerah, sehingga dapat mengantisipasi setiap potensi meluasnya penyebaran pandemi COVID-19 selama penyelenggaraan tahapan Pilkada serentak 2020," ujar Doli.

Untuk KPU dan Bawaslu, Komisi II mendesak koordinasi dalam perbaikan daftar pemilih. Hal ini dinilai agar hak pilih masyarakat dapat terjamin dalam Pilkada 2020.

"Komisi II DPR RI mendesak KPU RI berkoordinasi dengan Bawaslu RI untuk memperbaiki penyusunan daftar pemilih sehingga dapat menjamin hak pilih masyarakat dalam Pilkada serentak 2020," imbuh Doli.

Sebelumnya, Menko Polhukam Mahfud Md menyampaikan laporan Bawaslu terkait pelanggaran selama tahapan Pilkada 2020. Mahfud mengatakan pelanggaran pada tahapan terjadi tak lebih dari 300 kasus.

"Presiden juga katakan bahwa fokus utama pekerjaan pemerintah saat ini adalah menjamin kesehatan atau memberi pelayanan prima untuk menjaga kesehatan masyarakat. Yang dalam hal ini penanganan terhadap COVID itu harus diutamakan di dalam berbagai kegiatan, pun di dalam pilkada itu harus dinomorsatukan," kata Mahfud di kantornya, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu (9/9).

"Oleh sebab itu, perkara COVID-19 ini di dalam penyelenggaraan pilkada serentak itu harus selalu disertai dengan protokol kesehatan untuk penanggulangan COVID-19," lanjutnya.

Mahfud kemudian menyoroti masa pendaftaran bakal calon kepala daerah ke KPU pada 4-6 September lalu. Dia mengatakan saat itu terjadi ratusan pelanggaran protokol kesehatan COVID-19 karena munculnya kerumunan massa.

"Pada saat pendaftaran bakal calon, di situ yang menonjol yang banyak dapat perhatian adalah bahasan dari media massa terjadinya kerumunan massa yang luar biasa," ujarnya.

Mahfud mengatakan, dari ratusan pelanggaran tersebut, mayoritas terkait timbulnya kerumunan massa. Dia menekankan pelaksanaan Pilkada 2020 harus disertai penerapan protokol kesehatan yang ketat karena pandemi belum hilang.

"Laporan yang disampaikan Bawaslu, ratusan terjadi kerumunan, terjadi pelanggaran, itu tidak sesuai dengan protokol kesehatan. Untuk itu, pada hari ini rapat tadi mengkonsentrasikan diri untuk membahas itu. Kurang dari 300 peristiwa pelanggaran yang pada umumnya kerumunan-kerumunan," pungkasnya.

(rfs/imk)