Persidangan Kasasi di MA yang Tertutup dan PK hanya Sekali Digugat ke MK

Andi Saputra - detikNews
Kamis, 10 Sep 2020 17:11 WIB
Kegiatan di Mahkamah Konstitusi (MK) nampak berjalan normal seperti biasa. Rencananya, BPN Prabowo-Sandiaga akan menyampaikan gugatan Pemilu hari ini.
Gedung MK (Foto: Rengga Sancaya/detikcom)
Jakarta -

Seorang WNI Punto Wibisono menggugat UU Mahkamah Agung (MA) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Punto menggugat persidangan kasasi di MA yang digelar secara tertutup, tetapi selalu ditulis di putusan digelar terbuka.

Punto menyerahkan kuasa hukum di MK kepada Bahrul Ilmu Yakup. Menurutnya, kliennya adalah pihak yang berperkara di MA dalam sengketa perdata. Dalam putusan MA disebut persidangan terbuka untuk umum. Secara substansial, sidang dilakukan tertutup karena sama sekali tidak dihadiri oleh pihak yang berperkara sebagai pencari keadilan maupun orang lain yang berkepentingan.

"Sehingga Pemohon tidak mengetahui proses yang dilalui dan Pemohon akhirnya tidak mendapat jaminan kepastian hukum yang adil dan tidak memperoleh perlindungan atas hartanya berupa tanah dari pengadilan," ungkap Bahrul sebagaimana dikutip dari website MK, Kamis (10/9/2020).

Oleh sebab itu, Punto mengajukan judicial review UU MA dan UU Kekuasaan Kehakiman. Selain itu, Punto juga menggugat aturan Peninjauan Kembali (PK) hanya dilakukan satu kali. Pasal-pasal yang dimaksud yaitu Pasal 50 ayat (1), Pasal 66 ayat (1), Pasal 70 ayat (2) UU MA serta Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman.

Pasal 50 ayat (1) UU MA menyatakan:

Pemeriksaan kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung, berdasarkan surat-surat dan hanya jika dipandang perlu Mahkamah Agung mendengar sendiri para pihak atau para saksi, atau memerintahkan Pengadilan Tingkat Pertama atau Pengadilan Tingkat Banding yang memutus perkara tersebut mendengar para pihak atau saksi.

Pasal 66 ayat (1) UU MA menyatakan:

Permohonan peninjauan kembali dapat diajukan hanya 1 (satu) kali.

Pasal 70 ayat (2) UU MA menyatakan:

Mahkamah Agung memutus permohonan peninjauan kembali pada tingkat pertama dan terakhir.

Kemudian Pasal 24 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman menyatakan:

Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, pihak-pihak yang bersangkutan dapat mengajukan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung, apabila terdapat hal atau keadaan tertentu yang ditentukan dalam undang-undang.

Pasal 24 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman menyatakan:

Terhadap putusan peninjauan kembali tidak dapat dilakukan peninjauan kembali.

Terkait larangan PK hanya boleh sekali, menurut Bahrul hal itu juga tidak dapat mengoreksi rangkaian putusan yang keliru tersebut.

"Pembatasan ini jelas merugikan hak konstitusional Pemohon untuk memperoleh jaminan hukum yang adil yang termaktub dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945," ungkap Bahrul di hadapan sidang panel yang dipimpin hakim konstitusi Suhartoyo bersama dua anggota panel yaitu hakim konstitusi Enny Nurbaningsih dan hakim konstitusi Daniel Yusmic P Foekh.

Menanggapi permohonan ini, Daniel Yusmic P Foekh meminta agar Pemohon menjelaskan kerugian konstitusional dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji. Daniel menasihati Pemohon agar tidak menitikberatkan pada kasus perdata dan pidananya saja.

"Pemohon harap menguraikan dalam kedudukan hukum keterkaitan kerugian konstitusional yang dialami karena persidangan di MK berbeda dengan di MA," sampai Daniel.

Sementara itu, Enny Nurbaningsih menasihati Pemohon agar menjelaskan kedudukan hukum Pemohon yang masih belum sistematis. Selain itu, Pemohon juga perlu menguraikan alasan kerugian konstitusional yang dihubungkan dengan kasus konkret dalam permohonan.

"Di dalam permohonan belum tampak adanya uraian tentang kausalitas norma dengan kerugian konstitusionalnya," kata Enny menasihati.

Di ujung persidangan, Suhartoyo mengatakan Pemohon diberikan waktu selambat-lambatnya hingga Selasa (22/9) pukul 13.30 WIB untuk menyerahkan perbaikan permohonan ke Kepaniteraan MK.

(asp/jbr)