Amien Rais cs Kembali Gugat UU Corona ke MK

Yulida Medistiara - detikNews
Kamis, 10 Sep 2020 13:32 WIB
Amien Rais (Screenshot YouTube Amien Rais Official)
Amien Rais (Screenshot YouTube Amien Rais Official)
Jakarta -

Amien Rais, Din Syamsuddin, dan penggugat lainnya kembali mengajukan gugatan UU Nomor 2 Tahun 2020 ke Mahkamah Konstitusi (MK). Permohonan itu kembali diajukan setelah sempat diajukan dan dicabut oleh pemohon.

Permohonan tersebut diregister dengan nomor perkara 75/PUU-XVIII/2020 pada Rabu (9/9). Adapun para pemohon dalam gugatan itu sebanyak 64, beberapa di antaranya Amien Rais, M Hatta Taliwang, Din Syamsuddin, Slamet Maarif, MS Kaban, Adhie M Masardi, dan sejumlah ormas, seperti KAMMI.

Pengacara pemohon, Ahmad Yani, mengungkapkan mengajukan kembali gugatan tersebut karena ada perbaikan pada pemohon yang mengajukan gugatan. Ada pemohon yang ingin mengajukan gugatan tersendiri, ada yang ingin menjadi pihak terkait, maupun ada yang ingin menjadi saksi sehingga gugatan sebelumnya dicabut dan dimasukkan gugatan baru.

"Kenapa kita menarik pada waktu itu Pak Amien dll sebagainya, pertama, bahwa ada beberapa yang memberikan kuasa kepada kita. Penggugat prinsipal itu yang juga mau mengajukan gugatan tersendiri atau mau menjadi pihak intervensi (pihak terkait), kemudian ada beberapa ormas juga begitu," kata Ahmad Yani saat dihubungi, Kamis (10/9/2020).

Selain itu, pihaknya menambahkan Pasal 6 UU Corona yang dimasukkan dalam gugatan permohonan tersebut. Adapun alasan pengujian materiil, para pemohon menilai ketentuan Pasal 2 ayat 1 huruf a angka 1, huruf a angka 2, dan huruf a angka 3, Pasal 6 ayat 12, Pasal 27, dan Pasal 28 UU No 2/2020 bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 ayat 2 dan ayat 3 UUD 1945.

"Karena contoh Pasal 2 yang jelas itu ada hak DPR dalam konteks anggaran begitu juga Pasal 6. Pasal 27 itu adalah memberikan hak imunitas, itu bertentangan juga. Pasal 28 menjadi omnibus law dalam bentuk yang lain, kita sebut bertentangan dengan Pasal 23 UUD," ujar Ahmad.

"Prinsipnya bahwa anggaran itu tidak harus persetujuan DPR karena kan perubahan anggaran hanya bisa ditetapkan sepihak oleh presiden. Jadi presiden sudah menjelma dirinya dia sebagai eksekutif, dia sebagai legislatif, dan juga dia yudikatifnya, dan menghilangkan peran BBK juga," ujarnya.

Berikut ini pasal-pasal yang dianggap bertentangan:

Pasal 2 ayat 1 huruf a angka 1, 2 dan 3:
(1) Dalam rangka pelaksanaan kebijakan keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (4) Pemerintah berwenang untuk:
a. menetapkan batasan defisit anggaran, dengan ketentuan sebagai berikut:
1. melampaui 3% (tiga persen) dari Produk Domestik Bruto (PDB) selama masa penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau untuk menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan paling lama sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2022;
2. sejak Tahun Anggaran 2023 besaran defisit akan kembali menjadi paling tinggi sebesar 3 persen (tiga persen) dari Produk Domestik Bruto (PDB); dan
3. penyesuaian besaran defisit sebagaimana dimaksud pada angka 1 menjadi sebagaimana dimaksud pada angka 2 dilakukan secara bertahap.

Tonton juga 'Amien Rais Sarankan Jokowi Mundur Sebagai Presiden':

[Gambas:Video 20detik]

Selanjutnya
Halaman
1 2