Satgas Corona: Kasus di DKI Naik Saat PSBB Transisi, Zona Merah 5 Minggu

Tim detikcom - detikNews
Kamis, 10 Sep 2020 16:44 WIB
Juru bicara Satgas COVID-19, Wiku Adisasmito (YouTube Setpres)
Juru bicara Satgas COVID-19, Wiku Adisasmito (YouTube Setpres)
Jakarta -

Satgas Penanganan COVID-19 menyatakan penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) adalah respons dari status kedaruratan kesehatan masyarakat. Satgas COVID-19 menilai Pemprov DKI Jakarta memutuskan menerapkan PSBB ketat karena ada peningkatan kasus selama dilakukan pelonggaran (PSBB transisi).

"Terkait PSBB dan kasus yang meningkat di DKI Jakarta akhir ini, pada sebelum PSBB kasusnya relatif masih rendah. Dan kemudian pada PSBB tahap 1, tahap 2, dan tahap 3 terlihat kasusnya relatif terkendali. Kemudian pada PSBB transisi kasusnya cenderung meningkat dari waktu ke waktu," kata juru bicara Satgas COVID-19, Wiku Adisasmito, dalam siaran langsung di kanal YouTube Setpres, Kamis (10/9/2020).

Diketahui, PSBB transisi mulai diterapkan di Jakarta per 5 Juni lalu. Sebelum itu, Pemprov DKI menjalankan PSBB secara ketat sebanyak 3 jilid, yakni PSBB jilid I (10-23 April 2020), PSBB jilid II (24 April-22 Mei 2020), dan PSBB jilid III (23 Mei-4 Juni 2020).

Pelaksanaan PSBB ini didasarkan pada Permenkes 9/2020 dan Pergub DKI 33/2020. Pada masa ini, PSBB diberlakukan ketat. Berikut ini poinnya:
- sekolah tidak boleh beroperasi
- aktivitas perkantoran dilakukan dengan WFH, kecuali instansi pemerintah dan yang menangani COVID-19
- 11 sektor usaha diperbolehkan dengan protokol
- rumah ibadah, kegiatan fasilitas umum dan sosial tidak diperbolehkan
- transportasi umum dibatasi jam operasional dan kapasitasnya
- mobil pribadi kapasitas 50% dan penumpang menggunakan masker

Data peningkatan kasus COVID-19 di Jakarta dan fase-fase dari penerapan PSBB dan PSBB transisi (YouTube Setpres)Data peningkatan kasus COVID-19 di Jakarta dan fase-fase dari penerapan PSBB dan PSBB transisi. (YouTube Setpres)

Sedangkan pada masa PSBB, masyarakat diberikan kelonggaran untuk melakukan kegiatan sosial dan ekonomi. Namun sekolah tetap ditutup.

"PSBB transisi yang dijalankan berdasarkan Pergub DKI 51/2020, dan ini diawali dari 5 Juni. Kemudian sampai perpanjangan ke-5 hal yang boleh dilakukan adalah rumah ibadah, perkantoran, rumah makan, pabrik, salon, pasar, fasilitas olahraga outdoor, museum/perpustakaan, taman/pantai, angkutan umum dibuka dengan 50% kapasitas dan jam operasional dibatasi. Tapi sekolah tidak boleh beroperasi," ujarnya.

Wiku mengatakan lebih dari sebulan, semua wilayah di Jakarta masuk ke zona merah. Artinya, risiko penularan virus Corona tergolong tinggi hingga akhirnya Pemprov DKI memutuskan menarik rem darurat.

"Dan selama 5 minggu terakhir, DKI Jakarta memang dalam kondisi kota-kotanya zona merah. Dan kondisi ini relatif tetap merah kecuali kota di dalam DKI yang pernah oranye dan kemudian kembali menjadi merah. Ini menunjukkan kondisi dengan tingkat penularan yang cukup tinggi. Maka dari itu perlu pengetatan," ungkapnya.

Satgas meminta kondisi ini jadi pembelajaran bersama. Masyarakat diminta lebih tertib dalam menerapkan protokol kesehatan untuk memutus mata rantai penularan COVID-19.

(jbr/imk)