Pemerintah Pusat Apresiasi Jabar, Jateng dan Jatim soal Sektor Produktif

Tim detikcom - detikNews
Kamis, 10 Sep 2020 14:51 WIB
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto memberikan keterangan pers skenario pemulihan ekonomi terkait Corona. Skenario pemulihan ekonomi disiapkan hingga tahun depan.
Airlangga Hartarto (Rengga Sancaya/detikcom)
Jakarta -

Pemerintah pusat berbicara mengenai dampak dari kebijakan PSBB mikro di Jawa Barat. Selain itu, pemerintah mengapresiasi Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur terkait sektor produktif yang sudah mulai bergerak.

"Kemudian kita juga menjaga kondisi produktif tadi dilaporkan di Gubernur Jawa Barat bahwa dengan adanya kebijakan yang diambil di Jawa Barat pembatasan secara mikro yang kepada daerah-daerah, kecamatan, RT/RW, dan yang lain, maka tentu kita mengapresiasi di daerah Jabar, Jateng, Jatim, di mana sektor produktif, termasuk PMI, manufaktur sudah masuk ke level di atas 50,8," kata Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Airlangga Hartarto, dalam konferensi pers yang disiarkan akun YouTube BNPB, Kamis (10/9/2020).

Airlangga juga menegaskan kapasitas kesehatan siap melayani pasien terkait COVID-19. Pemerintah akan terus memaksimalkan kapasitas pelayanan kesehatan agar sesuai dengan kebutuhan.

"Dan juga pemerintah menegaskan bahwa tidak ada kapasitas kesehatan yang terbatas, pemerintah sudah mempunyai dana yang cukup dan pemerintah akan terus menambah kapasitas bed sesuai dengan kebutuhan dan meyakinkan seluruh daerah termasuk DKI Jakarta kapasitas pelayanan kesehatan akan terus dimaksimalkan oleh pemerintah," kata Airlangga.

Airlangga sebelumnya menggelar rapat koordinasi bersama sejumlah menteri dan 8 gubernur dari berbagai daerah. Rapat koordinasi itu untuk menyeimbangkan penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi.

"Disepakati bahwa menyeimbangkan antara kegiatan yang terkait penyebaran COVID dan tentu mempertimbangkan terkait dengan pemulihan perekonomian," kata Airlangga.

Airlangga menjelaskan koordinasi untuk menyeimbangkan penanganan tersebut sangat diperlukan. Mengingat pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus bergerak dalam satu bahasa dan satu tindakan dalam penanganan COVID-19 dan ekonomi.

"Kita melihat bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam penanganan COVID-19 dan ekonomi kita bergerak dalam satu bahasa dan satu tindakan dan rakor yang tadi dilakukan adalah untuk menyeimbangkan hal-hal yang menjadi masukan-masukan ataupun konsen-konsen yang ada," paparnya.

Selain dihadiri oleh Airlangga, rapat koordinasi tersebut diikuti Menko Polhukam Mahfud Md, Menko PMK Muhadjir Effendy, Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Mendagri Tito Karnavian, Menteri BUMN Erick Thohir, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, serta Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.

Tonton juga 'DKI PSBB Total, Polda Metro Tunggu Pergub':

[Gambas:Video 20detik]

(knv/fjp)